Opsi Terbaik Pembelian Saham Newmont

Oleh , 17/7/2013, 00.00 WIB

26 Juli 2013 perjanjian jual beli saham antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Nusa Tenggara Partnership BV akan kembali berakhir Namun selain belum ada rencana yang jelas pemerintah pusat juga belum satu suara untuk memperjuan

Share

KATADATA ? 26 Juli 2013, perjanjian jual beli saham antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Nusa Tenggara Partnership BV akan kembali berakhir.  Namun, selain belum ada rencana yang jelas, pemerintah pusat juga belum satu suara untuk memperjuangkan penguasaan 7 persen sisa saham tersebut.

Itu tercermin pada perbedaan sikap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan M. Chatib Basri, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menteri Keuangan menyatakan, pemerintah masih akan mengupayakan pembelian saham melalui PIP dan meminta persetujuan DPR. Sementara itu, Menteri BUMN menegaskan bahwa konsorsium BUMN-lah yang akan melakukan pembelian itu.

Berbeda pula sikap Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa hak pembelian sisa saham Newmont ini sebaiknya diberikan kepada pemerintah daerah. Pernyataan ini kemudian diralatnya dengan mengatakan bahwa yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah wacana untuk mengalihkan hak pembelian langsung ke BUMN jika pemerintah pusat tidak jadi membeli.

?Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang ditawari terlebih dulu sesuai dengan UU No 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan,? kata Hatta Rajasa.

Mengacu pada UU No 4/2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara memang diatur persyaratan siapa yang diprioritaskan membeli saham Newmont. Prioritas pertama diberikan kepada Pemerintah Pusat, setelah itu barulah Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta Nasional.

Untuk prioritas pertama, pemerintah pusat menghadapi sejumlah kendala untuk membeli saham Newmont. Pertama, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pembelian saham tersebut. Dana yang sudah dialokasikan ke Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp 6 triliun dari APBN 2013 dan Rp 3,3 triliun dari APBN 2012. Dari jumlah itu, dananya sudah dialokasikan dengan jelas, yakni Rp 7 triliun untuk pembelian saham PT Inalum dan Rp 2,3 triliun untuk investasi reguler seperti untuk pembangunan infrastruktur terkait Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, pinjaman untuk PLN dan lainnya.

Selain anggaran tidak ada, pemerintah perlu meminta persetujuan dari DPR guna pembelian saham tersebut. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Juli 2012 disebutkan bahwa rencana pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus seizin DPR. Selain berpotensi ditolak DPR seperti saat diajukan oleh mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi, DPR dan pemerintah sudah menyetujui dan mengesahkan APBN Perubahan 2013 pada Juni lalu. Dengan kondisi seperti itu, peluang-nya relatif kecil bagi pemerintah pusat untuk membeli 7 persen saham Newmont.

 

Opsi kedua adalah pembelian saham Newmont oleh pemerintah daerah. Persoalannya, daerah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli saham senilai lebih dari Rp 2,4 triliun tersebut. Nilai APBD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 600 miliar, Sumbawa sekitar Rp 700 miliar dan propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 2,2 triliun. Anggaran itu sudah habis dialokasikan untuk membiayai belanja gaji pegawai serta membiayai program pembangunan masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, selama ini, lebih dari 50 persen pendapatan daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari pemerintah pusat. Bahkan, untuk Kabupaten Sumbawa mencapai 90 persen. Artinya, daerah sama sekali tidak memiliki anggaran khusus untuk pembelian saham Newmont.

Berdasarkan kenyataan ini, tidak realistis pandangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang menyatakan bahwa hak pembelian saham Newmont harus diberikan kepada daerah terlebih dulu, sebelum ditawarkan kepada BUMN, jika pemerintah pusat tidak jadi membelinya. Perlu juga dicatat bahwa yang dimaksud dengan Daerah dalam Peraturan tersebut adalah pemerintah daerah, bukan BUMD.

Opsi paling realistis untuk pembelian saham Newmont adalah melalui konsorsium BUMN yang sudah digadang-gadang oleh Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan sebelumnya. Konsorsium yang dipimpin oleh PT Danareksa (Persero) ini mempunyai peluang lebih besar untuk membeli saham Newmont. Konsorsium ini beranggotakan lembaga keuangan non bank, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, PT Pegadaian, PT Askes dan PT Perusahaan Pengelola Aset.

Direktur Danareksa, Aloysius Kiik Roo sebelumnya mengungkapkan kesiapannya untuk menjalankan perintah Menteri BUMN untuk membeli saham Newmont. Mengacu pada laba bersih perusahaan keenam anggota konsorsium, total laba bersih pada 2012 sekitar Rp 5,4 triliun dan dana kas sebesar Rp 4,5 triliun.

Dengan kondisi seperti ini, konsorsium BUMN merupakan opsi yang paling memungkinkan untuk mewujudkan pembelian saham perusahaan tambang emas papan atas di Indonesia tersebut. Apalagi, konsorsium BUMN tidak terkendala putusan Mahkamah Konstitusi, serta tidak membutuhkan persetujuan DPR karena tidak menggunakan dana APBN.

Infografik Lainnya