Tiga Resep dari Papanek

Oleh , 17/7/2013, 00.00 WIB

PPK sejak 2007 berganti wujud menjadi PPMN Mandiri Perdesaan Untuk mematangkan konsep ini Bank Dunia menghadirkan Prof Gustav Papanek pakar ekonomi pembangunan paling berpengaruh di duniaSEBUAH rapat khusus digelar Presiden Susilo

Share

KATADATA ? PPK sejak 2007 berganti wujud menjadi PPMN Mandiri Perdesaan. Untuk mematangkan konsep ini, Bank Dunia menghadirkan Prof. Gustav Papanek, pakar ekonomi pembangunan paling berpengaruh di dunia.

SEBUAH rapat khusus digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 September 2006. Sidang yang dihadiri para menteri di jajaran kabinetnya itu menetapkan kebijakan pemerintah untuk langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah Kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri, sampai Kementerian Pekerjaan Umum menggarap konsep, desain awal, hingga namanya. Tim sepakat menyebut kegiatan ini dengan nama ?Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)?.

Presiden kemudian menyempurnakan namanya menjadi PNPM Mandiri. Namun, secara resmi program baru ini diluncurkan di Palu, Sulawesi Tengah, pada 30 April 2007, setelah sebelumnya diwarnai keriuhan soal adanya tudingan bahwa Presiden telah berbohong dalam mengungkapkan penurunan angka kemiskinan.

Setahun setelah diluncurkan, program ini diperluas kegiatannya. Selain terdapat PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, dibentuk pula PNPM khusus, seperti PNPM-Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal yang didanai Bank Dunia.

Ada pula PNPM-Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang dibiayai Bank Pembangunan Asia (ADB) dan PNPM-Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dengan dana dari pemerintah Jepang. Khusus untuk PNPM Perdesaan, pelaksanaannya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mematangkan program ini, Bank Dunia pun mendatangkan Prof. Gustav Papanek. Salah satu pakar ekonomi pembangunan paling berpengaruh di dunia dari Universitas Harvard ini kembali hadir di Indonesia sebagai penasihat khusus Bank Dunia. Ia diminta mempresentasikan strategi pemberantasan kemiskinan melalui PNPM.

Indonesia memang bukan negeri asing baginya. Sebagai Direktur Harvard Development Advisory Service (kemudian menjadi Harvard Institute for International Development) di awal 1970-an, Papanek menjadi penasihat menteri-menteri ekonomi kabinet pembangunan pertama, yang dikomandani Widjojo Nitisastro.

Selama puluhan tahun, Papanek juga menjelajah ke berbagai negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk memberikan konsultasi tentang strategi pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Itu sebabnya, salah satu bukunya ?The Indonesian Economy? (1980) menjadi bacaan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas ekonomi.

Dalam sebuah perbincangan di Jakarta, seperti dimuat majalah Tempo (9 April 2007), Papanek memaparkan tiga strategi paling jitu untuk memberantas kemiskinan. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Kedua, perbaikan infrastruktur yang bisa mendukung revitalisasi pertanian. Ketiga, mempermudah akses pendidikan bagi rakyat miskin.

Sejalan dengan saran Papanek, proyek PNPM kemudian dijalankan. Total dana yang telah dikucurkan untuk program ini dalam kurun 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp 70 triliun. Awalnya, sebagian besar (82 persen) sumber pendanaan berasal dari Bank Dunia ini. Tapi, kini mayoritas (84 persen) telah dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat dan daerah.

Meski tak sepenuhnya berkat PNPM, angka kemiskinan di Indonesia sudah berhasil diturunkan, dari sekitar 24 persen pada 1998 menjadi kini tinggal 11,7 persen. Khusus di perdesaan, angkanya pun menurun dari sekitar 25 persen, menjadi tinggal 14,7 persen per September tahun lalu.

Meski begitu, pekerjaan masih jauh dari selesai. Masih terdapat sekitar 28,6 juta jiwa yang terperangkap dalam kemiskinan. Pencapaian itu pun masih belum menembus target pemerintahan Yudhoyono-Boediono untuk menurunkan persentase penduduk miskin di bawah 10 persen.

Itu sebabnya, dalam wawancara dengan tim KATADATA, akhir Mei lalu, Wakil Presiden Boediono berharap, program pemberdayaan masyarakat ini bisa tetap dilanjutkan, kendati pemerintahan akan berganti pada 2014 mendatang. ?Program pemberdayaan ini bagus, karena dikerjakan atas inisiatif dari masyarakat sendiri,? ujarnya.

Harapan serupa disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat, yang juga peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award, ini esensi program PNPM patut dipertahankan, kendati namanya bisa saja berganti. ?Sebab, proyek ini dikerjakan oleh masyarakat sendiri,? ujarnya. ?Sehingga kebiasaan adanya berbagai tender proyek dan peran kontraktor yang membuat biaya membengkak, dengan pola ini bisa dihilangkan.?

Infografik Lainnya