WHO Mulai Kirim Bantuan Medis Covid-19 ke Korea Utara

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan bantuan pasokan medis untuk penanganan Covid-19 ke Korea Utara. Dalam laporan mingguannya disebutkan, pengiriman untuk memenuhi cadangan medis itu dilakukan melalui Pelabuhan Dalian, Cina.

Dilansir dari Aljazeera, WHO belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai jenis barang yang masuk dalam kiriman tersebut, termasuk jadwal pasokan medis itu sampai ke Korea Utara.

Penyetujuan untuk menerima bantuan dari luar ini merupakan tanda bahwa Korea Utara mulai melonggarkan kebijakannya. Korea Utara diketahui merupakan salah satu negara dengan kebijakan penutupan perbatasan pandemi paling ketat di dunia.

Ini juga menggambarkan kampanye anti-virusnya sebagai masalah nasional. Korea Utara telah membatasi lalu lintas dan perdagangan lintas batas selama dua tahun terakhir, meskipun ada tekanan kelumpuhan ekonomi.

Pada Agustus lalu, penyidik hak asasi manusia PBB meminta pemerintah Korea Utara mengklarifikasi tuduhan bahwa mereka memerintahkan pasukannya untuk menembak setiap pelanggar yang melintasi perbatasannya dan melanggar penutupan pandemi.

Sementara itu, Korea Utara belum melaporkan satu pun kasus Covid-19. Namun, para ahli luar meragukan bahwa negara itu bisa lolos dari penyakit yang telah menjangkiti hampir setiap negara di dunia. Pemerintah Korea Utara mengatakan pada WHO bahwa mereka telah menguji sebanyak 40.700 orang hingga 23 September lalu, dan semua hasilnya negatif.

Para ahli mengatakan epidemi di Korea Utara bisa menghancurkan negara tersebut, mengingat sistem perawatan kesehatannya yang buruk dan kekurangan pasokan medis yang kronis.

Meskipun menerapkan kontrol perbatasan yang ketat, Korea Utara belum menunjukkan urgensi yang sama untuk vaksin Covid-19. Kampanye vaksinasi massal terus tertunda di tengah kekurangan pasokan global.

UNICEF, penyedia dan pengirim vaksin atas nama program distribusi Covax, mengatakan Korea Utara mengusulkan jatah sekitar tiga juta dosis vaksin Sinovac untuk dikirim ke negara-negara yang terkena dampak parah sebagai gantinya.

Analis mengatakan, Korea Utara mungkin tidak nyaman dengan persyaratan pemantauan internasional yang akan dilampirkan pada vaksin yang diterimanya dari dunia luar. Selain itu, ada juga pandangan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memiliki motivasi politik dalam negeri untuk memperketat penguncian negaranya.

“Ia mencoba untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan ketika mengalami momen terberatnya setelah hampir 10 tahun berkuasa,” kata Analis tersebut, dikutip dari Aljazeera, Jumat (8/10).

Namun, UNICEF menyatakan bahwa pemerintah Korea Utara akan terus berkoordinasi dengan Covax mengenai kebutuhan vaksin ke depannya.