Kemensos Telah Bagikan Bansos BBM ke 445 Kabupaten/Kota
Pemerintah mengguyurkan bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam perkembangannya sampai Selasa (6/9) hari ini, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dikirim ke 445 kabupaten/kota.
"Penerima BLT ada di 514 kabupaten/kota. Hari ini pembayaran sudah di 445 kota/kabupaten," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam diskusi daring, Selasa (6/9).
Penyaluran BLT dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Adapun, Kementerian Sosial telah memberikan dana BLT kepada Pos sebesar Rp 1,79 triliun. Besok (7/9), perusahaan pelat merah itu akan kembali menyalurkan BLT BBM di 69 kabupaten/kota.
Selain itu, Pos juga membersihkan 330.701 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dilakukan lantaran ada laporan KPM yang pindah atau meninggal dunia.
"Dalam satu hari bisa ada yang meninggal, juga ada yang pindah," ujar mantan Wali Kota Surabaya itu.
Kemudian, Kementerian Sosial dan Pos tengah mempersiapkan 1,85 juta data KPM. Data tersebut merupakan penerima yang tinggal di daerah sulit untuk dijangkau.
Untuk menyalurkan BLT di daerah tersebut, pemerintah akan menyewa kendaraan operasional, seperti helikopter. "Penyewaan helikopter ke Nduga dan beberapa tempat di Papua," ujar dia.
Pada daerah tersebut, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepala suku, dan tokoh agama.
Risma memastikan, Pos dapat mengirimkan BLT hingga ke rumah KPM. Nantinya, petugas Pos Indonesia akan memotret kondisi rumah dan penerima BLT sebagai bukti tanda terima.
Sebagai informasi, BLT akan diberikan sebesar Rp 600 ribu per penerima yang dibayar sebanyak dua kali. Jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65 juta KPM.
Risma mengatakan, Pos dapat menyalurkan BLT dalam tempo dua minggu. Adapun, penyaluran bansos terbesar akan ditujukan untuk Jawa Barat karena memiliki penduduk terbanyak.
Sebelumnya, pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Bantuan diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah barang.
Tambahan anggaran tersebut akan dicairkan dalam tiga jenis bantuan sosial. Pertama, BLT diberikan kepada 20,65 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.
Kedua, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Ketiga, berbagai bantuan melalui anggaran daerah. Pemerintah akan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
