SPBU Daerah Boleh Batasi Distribusi Pertalite meski Aturan Belum Ada
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberi izin kepada penyalur bahan bakar minyak (BBM) di daerah untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi Pertalite, meski pemerintah belum menetapkan regulasi terkait seleksi konsumen BBM bersubsidi.
Regulasi itu baru akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan pengetatan distribusi di daerah itu ditujukan untuk mengatur distribusi Pertalite agar tahan hingga akhir tahun. Pasalnya, Erika menjelaskan, tiap-tiap daerah memiliki kuota tahunan Pertalite yang beragam.
BPH Migas memberi toleransi kepada badan usaha untuk melaksanakan pembatasan Pertalite di daerah, dengan syarat tak melenceng dari ketetapan yang diatur oleh BPH Migas.
"Mengenai adanya pembatasan pembelian volume Pertalite di beberapa daerah itu, memang kami perbolehkan. Daerah punya kuota masing-masing dan kami minta kepada daerah untuk mengamankan kuota tersebut," kata Erika dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, pada Selasa (2/5).
Erika mengonfirmasi, perihal adanya daerah yang menerapkan pembatasan distribusi Pertalite. "Boleh saja daerah mengatur yang beli Rp 150.000, lalu di daerah lain Rp 400.000 itu diperbolehkan. Tidak kami larang. Kalau daerah merasa itu perlu untuk menjaga kuotanya cukup sampai akhir tahun dipersilakan," ujar Erika.
Pada kesempatan tersebut, Erika melaporkan realisasi penyaluran gasoline atau bensin berupa Pertalite, Pertamax, Pertamac Turbo naik hingga 40,78% selama masa posko arus mudik-balik lebaran 2023 sejak 10 April hingga 2 Mei.
Puncak kenaikan konsumsi gasoline terbanyak terjadi pada tanggal 25 April, yakni hingga 17,71% dari penjualan hari normal. Lonjakan konsumsi gasoline juga terjadi pada puncak arus balik 29 April dengan pertumbuhan serapan 12,95% dari penyaluran normal.
Kabupaten Brebes menjadi wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi dengan 222,9%. "Jawa Tengah adalah penyaluran tertinggi karena di sanalah daerah tujuan pemudik, baik itu sebagai tujuan pemudik di Jawa Tengah maupun sebagai daerah transit menuju Jawa Timur," kata Erika.
Adapun penyaluran gasoil atau solar dilaporkan turun hingga 22% selama periode pelaksanaan posko. "Karena memang industri banyak libur dan kemudian kendaraan berat tidak diperkenakan selama arus mudik maupun arus balik," ujar Erika.
