Sejarah Proyek BTS Kominfo: Terduga Korupsi dan Rugikan Negara Rp 8 T
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T milik Kementerian Komunikasi dan Informatika terus bergulir dan menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak pihak.
Sampai saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang sebagai tersangka. Satu di antaranya adalah Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan tersangka lain adalah Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak.
Tak hanya sampai di situ, penyidik Kejaksaan Agung juga telah bolak balik memeriksa pejabat Kominfo dari level bawah hingga pimpinan. Menteri Kominfo Johnny G Plate sudah dua kali diperiksa Kejaksaan untuk mengetahui duduk perkara rasuah. Apalagi, pada salah satu sesi penyelidikan, adik Menkominfo Gregorius Alex Plate telah mengakui menerima sejumlah uang dalam proyek tersebut. Uang itu juga telah dikembalikan kepada negara.
Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung memeriksa empat orang pejabat pada perusahaan rekanan yang turut menangani proyek infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kominfo periode 2020-2022. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum menjabarkan sudah lebih dari 60 saksi yang diperiksa penyidik terkait rasuah ini. Sebanyak 23 di antaranya telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek base transceiver station atau BTS 4G ini mencapai Rp 8,32 triliun. Kerugian terdiri dari biaya penyusunan pendukung, mark up harga, dan BTS yang belum terbangun.
Lalu, bagaimana sejarah proyek BTS 4G yang dijalankan BAKTI Kominfo ?
Mengutip dari laman kominfo.go.id, proyek BTS di Kominfo bermula dari rencana yang telah disiapkan untuk 9.113 desa dan kelurahan di kawasan 3T sejak 2020 lalu.
