BKPM Ungkap Dilema Kebijakan Ekonomi Hijau RI: Lemahkan Ekonomi Daerah
Kementerian Investasi atau Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menilai salah satu dilema yang dihadapi Indonesia atas kebijakan yang mendukung transisi ekonomi hijau yakni, risiko terhadap perekonomian daerah. Pasalnya, kebijakan seperti pajak karbon memiliki dampak berbeda pada tiap daerah.
"Beberapa kebijakan hijau akan mengurangi ekonomi regional seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua yang kaya sumber daya, dan mengandalkan produk padat energi, maka daya saingnya bisa berkurang secara signifikan," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM Indra Darmawan dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2022, Jumat (8/4).
Selain itu, masyarakat daerah yang sebagian besar memiliki penghasilan rendah cenderung mengkonsumsi produk intensif karbon dibandingkan produk ramah lingkungan. Hal ini dipengaruhi kenyamanan dan harga. "Oleh karena itu, kebijakan hijau seperti pajak karbon, misalnya, akan berlaku secara tidak adil bagi mereka," ujarnya.
Kondisi seperti itu menyebabkan motivasi daerah yang rendah mendorong transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya mereka menilai, model ekonomi baru ini bisa berdampak merugikan, terutama terhadap daya saing ekonomi dan pendapatan daerah.
Rendahnya motivasi daerah untuk bertransisi menuju ekonomi hijau menurut Indra menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani. RI juga masih punya persoalan lainnya, seperti belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur progres keberhasilan pembangunan berkelanjutan, serta masih rendahnya kesadaran publik.
"Di Indonesia, kita masih belum memiliki kalulator pembanguan berkelanjutan atau mekanisme serupa yang dapat secara konsisten memantau progres kita mencapai target," kata dia.
