Kisruh Hukum Bosowa - OJK Berlalu, Bukopin akan Terbitkan Saham Baru

Image title
Oleh Lavinda
10 Mei 2021, 16:14
Bank Bukopin Tbk berencana menambah modal atau rights issue. Hal itu dilakukan pasca-kisruh kasus kepemilikan saham yang diramaikan dengan gugatan antara pemilik saham dan regulator.
ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Suasana pelayanan nasabah di kantor pusat Bank Bukopin, MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

PT Bank KB Bukopin Tbk berencana menambah modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Hal itu dilakukan pasca-kisruh kasus kepemilikan saham yang diramaikan dengan gugatan hukum antara pemegang saham PT Bosowa Corporindo, Otoritas Jasa Keuangan, dan KB Kookmin.

Berdasarkan pengumuman di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank KB Bukopin berencana menerbitkan maksimal 35,21 miliar saham baru kelas B dengan nilai nominal Rp100 per saham.

"Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana perusahaan dan harga pelaksanaan penawaran umum terbatas VI," demikian pernyataan tertulis manajemen Bank KB Bukopin yang diterbitkan pada Senin (10/5).

Disebutkan, keseluruhan dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha Bank KB Bukopin.

Menurut manajemen, seluruh dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Hal itu perlu dilakukan untuk memenuhi regulasi pemenuhan modal minimum.

Dana penerbitan saham baru juga akan digunakan untuk menunjang pengembangan usaha sesuai dengan strategi perusahaan. Dengan demikian, Bank KB Bukopin bisa meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemegang saham perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan data per April 2021, kepemilikan saham Bank Bukopin sebagian besar digenggam Kookmin Bank 67%, Bosowa Corporindo 9,7%, Pemerintah Indonesia yang kini berada di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset 3,17%, dan sisanya 20,13% dimiliki publik.

Aksi penambahan modal ini dilakukan setelah Bank Bukopin melalui serangkaian persoalan. Pada 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Bank Bukopin sebagai bank dalam pengawasan intensif karena kesulitan likuiditas setelah laporan keuangan 2017 menunjukkan kinerja perusahaan anjlok.

Pada pertengahan 2018, Bank Bukopin menerbitkan 2,72 miliar saham baru untuk menambah modal. KB Kookmim Bank selaku pembeli siaga (standby buyer) membeli 94,02% saham baru tersebut senilai Rp 1,46 triliun.

Alhasil, KB Kookmin Bank menggenggam 22% saham Bukopin, sementara kepemilikan saham Bosowa terdilusi dari semula 30% menjadi 23,4%. Sementara itu, saham milik Kopelindo, Pemerintah Indonesia, dan publik bertambah.

Pada 2019, Bukopin kembali menerbitkan saham baru di tengah likuiditas yang semakin ketat. Kedua pemegang saham utama, yakni Bosowa dan KB Kookmin menyatakan siap menjadi pembeli siaga saham baru yang tidak dibeli pemegang saham lain.

Di saat bersamaan, OJK yang berperan membantu proses penyehatan Bukopin menunjuk Tim Technical Assistance BRI untuk memberi pendampingan guna mengatasi kesulitan likuiditas Bukopin.

OJK juga memerintahkan Direktur Utama Bosowa Corporindo Sadikin Aksa untuk memberi kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance BRI untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPSLB di Bank Bukopin. Namun Bosowa tidak melaksanakan perintah OJK.

Otoritas menilai Bosowa melakukan pelanggaran karena tidak memberi kuasa dan berupaya menghalangi investor lain masuk untuk meningkatkan modal dan menyelesaikan masalah likuiditas perusahaan.

OJK melarang Bosowa memiliki saham pada lembaga jasa keuangan dan dilarang menjadi pengurus atau pejabat lembaga jasa keuangan dalam jangka waktu tiga tahun. Oleh karena keputusan itu, Bowosa tidak bisa lagi menjadi pemegang saham pengendali dan sahamnya tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Bukopin.

Bosowa diwajibkan mengalihkan seluruh kepemilikan saham di Bank Bukopin paling lambat satu tahun sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus dalam penilaian kembali. Alhasil, KB Kookmin Bank menguasai dan menjadi pemegang saham pengendali Bank Bukopin.

Dalam perkembangannya, Bosowa menggugat OJK dan KB Kookmin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan aduan perbuatan melawan hukum. Hasilnya, pengadilan mengabulkan permohonan Bosowa dan meminta OJK membatalkan keputusan terkait penilaian tidak lulus untuk Bosowa sebagai pemegang saham pengendali Bank Bukopin.

Selanjutnya, OJK mengajukan banding. Sampai akhirnya, Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, tepatnya mengabaikan perintah OJK untuk memberi kuasa kepada tim BRI dalam RUPS Bukopin.

 

 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait