Konsumen Protes Bank BUMN Kenakan Tarif Cek Saldo di ATM Link
Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menolak rencana PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan memberlakukan pengenaan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai di ATM Link pada 1 Juni 2021.
Anggota Himbara terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mengatakan, pihaknya telah menyampaikan penolakan rencana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
"Jalin dan Himbara tidak bijak kalau memang akan memberlakukan biaya-biaya tersebut yang sebelumnya gratis. Hal ini memberatkan Nasabah," ujar David dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).
Menurut dia, kebijakan tersebut layak ditolak karena memberatkan nasabah empat bank milik negara. Sejak semula, tujuan awal diadakannya ATM Link adalah memudahkan nasabah untuk bertransaksi secara efektif. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM menjadi tidak terlalu banyak.
David mengatakan, Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 huruf g dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.07/2014 mengatur larangan perubahan aturan secara sepihak oleh pelaku usaha.
"Kalau dilanggar biasa terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar," kata tegas David menerangkan Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen.
Oleh karena itu, David mengimbau OJK untuk segera mengevaluasi dan meminta perusahaan terkait untuk meninjau kembali kebijakan pengenaan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai tersebut.
