BUMN Karya akan Raih PMN Rp 63 Triliun, Bagaimana Prospek Keuangannya?

PMN yang diberikan kepada BUMN Karya seharusnya mampu memperkuat neraca keuangan perusahaan.
Image title
15 Juli 2021, 11:44
Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui usulan Kementerian BUMN untuk menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) dengan total mencapai Rp 63,25 triliun kepada tiga BUMN Karya.
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Suasana aktivitas pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau Jabodebek di Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) dengan total mencapai Rp 63,25 triliun kepada tiga BUMN Karya.

Ketiga BUMN Karya yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Wakskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jumlah suntikan modal pemerintah itu terdiri dari, pemberian PMN tambahan 2021 senilai Rp 26,9 triliun, dan usulan PMN tunai 2022 Rp 36,35 triliun. 

Secara rinci, PMN Hutama Karya pada 2021 dianggarkan Rp 19 triliun dan 2022 sebesar Rp 31,35 triliun. PMN Waskita Karya untuk 2021 Rp 7,9 triliun dan pada 2022 senilai Rp 3 triliun. Sementara itu, PMN untuk Adhi Karya untuk 2022 diusulkan Rp 2 triliun.

Dengan suntikan modal negara ini, bagaimana prospek kinerja finansial BUMN Karya? 

Advertisement

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, PMN untuk perusahaan negara sektor konstruksi memang tidak terlepas dari berbagai proyek penugasan infrastruktur. Selama ini, sebagian sumber pendanaan dialihkan kepada BUMN Karya, padahal seharusnya dibiayai oleh negara.

"Jadi adanya injeksi PMN ini akan mengurangi tekanan finansial yang dialami BUMN Karya," kata Toto kepada Katadata.co.id, Rabu (14/7).

Toto menilai, semua injeksi PMN untuk BUMN Karya ini bersifat jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya tidak mengharapkan aliran dividen dari masing-masing BUMN Karya bernilai besar dalam waktu jangka pendek.

Suntikan bagi BUMN Karya diperlukan sepanjang proyek penugasan yang dibebankan masih berjalan. Idealnya BUMN Karya bisa berkontribusi positif di segmen komersial dan subsidi silang pada segmen penugasan. Namun kondisi Covid-19 dinilai tidak memungkinkan skenario tersebut berjalan.

Peran PMN dinilai penting oleh Toto, seperti usulan PMN bernilai jumbo kepada Hutama Karya. Total yang diusulkan untuk Hutama Karya mencapai Rp 50 triliun yang diperuntukkan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

"Ini perlu untuk menghindari proyek supaya tidak menjadi mangkrak," kata Toto.

Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai suntikan dana tambahan modal pemerintah memang seharusnya memperkuat neraca perusahaan BUMN yang mendapat suntikan dana. Struktur modal dan kas akan lebih baik sehingga perusahaan lebih mudah melakukan pendanaan ekspansinya.

Namun, dia menilai suntikan dana ini tidak perlu dilakukan tiap tahun karena seharusnya arus kas akan membaik setelah ada suntikan dana. "Pemulihan ekonomi pada 2022 juga akan menyehatkan arus kas perusahaan," kata Andrey kepada Katadata.co.id.

Analis Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas berpendapat sebaliknya. Menurutnya, BUMN Karya perlu disuntikan PMN setiap tahun agar posisi keuangannya bisa menjadi lebih baik dibanding kondisi saat ini. Pasalnya, secara rasio keuangan, utang BUMN Karya besar.

Sukarno menilai prospek BUMN Karya akan menjadi lebih baik dengan PMN. "Karena tanpa PMN, BUMN Karya harus mencari pendanaan lewat utang yang nantinya beban bunga menekan sisi bottom-nya yaitu laba," ujarnya kepada Katadata.co.id.

Kementerian BUMN mengusulkan Hutama Karya untuk mendapat tambahan PMN tahun ini senilai Rp 19 triliun dan untuk 2022 senilai Rp 31,35 triliun. PMN ini diberikan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebagai penugasan.

Penugasan kepada Hutama Karya dimulai sejak 2014, dimana dalam perjalannya perusahaan memiliki permasalahan keuangan. Pasalnya, ruas yang dibangun memiliki realisasi lalu lintas harian yang rendah.

Penyebab masalah keuangan juga timbul dari kenaikan tarif tol tidak sesuai proyeksi sehingga menyebabkan risiko klaim atas penjaminan pemerintah kepada Hutama Karya yang meningkat jika tidak terdapat tambahan dukungan pemerintah.

Saat menggelar rapat dengan DPR Komisi VI, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini Hutama Karya harus menanggung utang keuangan mencapai Rp 50,5 triliun dan Rp 21,3 triliun utang ke vendor yang belum dibayarkan.

"Dengan demikian perlu dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan Hutama Karya untuk dapat membangun dan mengoperasikan ruas yang ditugaskan," kata Kartika 8 Juli 2021 lalu.

Sementara, PT Adhi Karya Tbk diusulkan mendapatkan PMN senilai Rp 2 triliun pada 2022. Adhi Karya berperan dalam pengerjaan proyek seperti LRT, jalan tol, bendungan, dan jembatan. Sebagai akibatnya, Adhi Karya terdampak secara keuangan yaitu kenaikan leverage.

"Membuat Adhi Karya kesulitan dalam mencari funding akibat rendahnya ekuitas yang dimiliki," kata Kartika pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, Adhi Karya mengusulkan permohonan PMN untuk sejumlah proyek strategis nasional, yaitu proyek Jalan Tol Solo-DIY Kulon Progo, Jalan Tol DIY-Bawen, dan proyek sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian Serpong.

Untuk Waskita Karya, Kementerian BUMN mengusulkan tambahan PMN senilai Rp 7,9 triliun pada 2021 dan senilai Rp 3 triliun pada 2022 yang digunakan untuk melakukan restrukturisasi.

Kartika mengatakan, saat ini Waskita Karya memiliki utang mencapai Rp 90 triliun, termasuk kepada vendor. Utang tersebut buah dari akuisisi ruas tol di Trans Jawa milik swasta yang mangkrak atau lambat penyelesaiannya.

Waskita ditugaskan mengambil alih tol-tol milik swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan pada 2015-2016. Selama 3 tahun terakhir, Waskita pun menyelesaikan proyek-proyek ini, seperti ruas Solo-Ngawi, Pejagan-Pemalang, dan Pemalang-Batang. "Ini menyebabkan secara total utang mereka meningkat tajam," kata Kartika.

Waskita saat ini sedang menjalankan program restrukturisasi, baik dengan melakukan divestasi kepemilikan jalan tol, maupun mendapatkan penjaminan pemerintah untuk refinancing obligasi dan modal kerja baru untuk menyelesaikan 132 proyek yang sedang dikerjakan.

PMN menjadi program lain restrukturisasi ini, dimana akan digunakan untuk penguatan permodalan yang akan digunakan untuk penyelesaian 7 ruas jalan tol. "Untuk perkuat permodalan karena banyaknya modal yang terserap untuk mengambil tol-tol di masa lalu," kata Kartika.

Strategi Bertahan BUMN Karya

Demi mempertahankan kinerja keuangan, BUMN Karya gencar berburu sejumlah kontrak baru. Adhi Karya mengantongi kontrak baru sebesar Rp 6,7 triliun sepanjang semester I 2021. Nilai kontrak ini merupakan gabungan dari seluruh kontrak di berbagai lini bisnis perusahaan.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto mengatakan jumlah perolehan kontrak baru perusahaan melonjak 45% dari kontrak baru yang diperoleh pada semester pertama tahun lalu sebesar Rp 4 triliun.

Sementara itu, Waskita mengantongi kontrak baru senilai Rp 3,1 triliun sampai akhir Juni 2021. Di dalamnya termasuk tambahan enam proyek baru dengan nilai kontrak sebesar Rp 563 miliar.

"Waskita Karya memperoleh kontrak baru semester I 2021 Rp 3,1 triliun. Tambahan nilai kontrak terbaru Rp 562 miliar," ujar Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum kepada Katadata.co.id, Senin (12/7).

Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait