Peneliti Soroti Tiga Penyebab Realisasi Bansos di Daerah Rendah
Realisasi anggaran pemerintah daerah (Pemda) berupa bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 pada semester I 2021 baru terealisasi Rp 4,6 triliun. Porsi itu hanya 18,2% dari nilai pagu Rp 25,46 triliun.
Menanggapi minimnya porsi realisasi Bansos dari Pemda tersebut, Peneliti INDEF Dhenny Yhuarta menyoroti tiga masalah utama yang jadi penyebab lambannya penyaluran anggaran daerah. Pertama, Dhenny menilai ruang fiskal anggaran Pemda sangat terbatas yang kemudian, kemudian didukung pula adanya anggaran mengendap di perbankan yang cukup besar sehingga implementasi di level daerah menjadi tidak efektif.
Di sisi lain, adanya ketidakpastian kebijakan pemerintah pusat terkait fokus alokasi pendanaan juga jadi dilematis bagi Pemda. Menurutnya anggaran infrastruktur jadi salah satu yang potensial untuk direalokasi untuk kebutuhan mendesak, namun Pemda masih kebingungan terkait berapa lama anggaran tersebut harus dialihkan.
"Ini yang mengakibatkan Pemda mungkin berhati-hati dalam penggunaan dana dan realokasi anggaran karena memang dari sisi penanganan yang masih terus berubah sedangkan dari kapasitas fiskalnya masih sangat sempit sekali untuk mengatasi ini," kata Dhenny saat hadir dalam sebuah diskusi virtual, Senin, (26/7).
Kedua, kapasitas birokrasi dan komitmen politik di daerah yang sangat beragam. Kata Dhenny komitmen politik di daerah terhadap pentingnya untuk mempercepat realisasi anggaran masih sangat rendah. Hal ini makin diperlambat juga dengan adanya mekanisme pencairan anggaran yang cenderung berjenjang dan setiap level memiliki tupoksi yang berbeda-beda.
"Ini mengapa susah juga mengharapkan anggaran pemerintah pusat bisa cepat terealisasi di daerah karena ada jenjang ketentuan administrasi yg berlevel, kemudian tupoksi organisasi juga beragam," ujarnya.
