Kimia Farma Akan Jual 2,77 Miliar Saham Baru, Serap PMN Rp 2 Triliun?

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 2 triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bio Farma (Persero), pemegang saham pengendali Kimia Farma.
Image title
Oleh Lavinda
19 Agustus 2021, 12:20
Kimia Farma, BUMN, Farmasi, Rights Issue
ANTARA FOTO/Jojon/rwa.
Petugas medis melakukan Rapid Test Antigen ke warga yang hendak bepergian antar provinsi di labklinik Kimia Farma, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (11/1/2021).

Pemegang saham PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyetujui rencana perusahaan untuk menerbitkan 2,77 miliar saham seri B dengan nominal Rp 100 per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) I.

Kesepakatan atas aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue diperoleh perusahaan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/8). Rapat dihadiri oleh 90,28% pemegang saham.

Dana yang diperoleh akan digunakan emiten berkode saham KAEF ini untuk memenuhi pembayaran pinjaman yang jatuh tempo, dan modal kerja perseroan.

"Serta pengembangan usaha termasuk dalam rangka transformasi digital dan sistem teknologi informasi," ujar Manajemen Kimia Farma dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (19/8).

Sebelumnya, Kimia Farma berencana menambah modal dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) yang akan dikonversi menjadi maksimal 2,77 miliar saham seri B.

Berdasarkan rencananya, pemerintah mengalokasikan dana Rp 2 triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bio Farma (Persero) yang akan diberikan pada 2021. Namun, tak ada keterangan terkait alokasi untuk Kimia Farma dan entitas anak usaha Bio Farma lainnya.

Berdasarkan laporan pemegang saham per Juni 2021, Bio Farma menjadi pemegang saham pengendali dengan menggenggam 90,03% saham Kimia Farma. Sisanya, sebanyak 4,45% saham dimiliki oleh institusi dana pensiun, 4,71% saham dimiliki oleh perorangan, 0,29% oleh institusi asuransi, dan 0,22% saham digenggam perusahaan asset manajemen.

"Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk memesan OWK, maka akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham maksimum 33,35%," ujar Manajemen Kimia Farma dalam prospektus perusahaan yang terbit pada Senin (12/7).

Berdasarkan keterangan dalam prospektus, perusahaan akan menambah modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada nilai nominal yang ditetapkan Rp 100 per saham. OWK akan ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

Aksi korporasi ini baru dapat dilaksanakan jika perusahaan memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam pertemuan tersebut, perusahaan juga akan mengumumkan perubahan jumlah sahamnya.

Saham hasil konversi OWK akan dikeluarkan dari portepel perusahaan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai aturan yang berlaku. Saham Seri B akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham perusahaan lain, termasuk hak atas dividen.

Dalam keterangannya, manajemen perusahaan menyampaikan Kimia Farma membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan operasional perusahaan. Salah satunya mengembangkan pemasaran melalui jalur digital di tengah kondisi pandemi Covid-19

Perubahan Nomenklatur dan Pengurus Perusahaan

RUPSLB juga menyetujui dan mengesahkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tak hanya itu, rapat umum juga telah memutuskan perubahan nomenklatur dan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham menyetujui perubahan jabatan Imam Fathorrahman dari semula sebagai Direktur Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Pemasaran dan Komersial Kimia Farma. 

Selain itu, pemegang saham juga mengangkat Jasmine Kamiasti Karsono sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis. Selain itu, Rahmat Hidayat Pulungan diangkat sebagai Komisaris Independen yang baru.

 

Susunan dan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terbaru sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Abdul Kadir
Komisaris : Subandi Sardjoko
Komisaris : Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen : Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen : Kamelia Faisal
Komisaris Independen : Musthofa Fauzi

DIREKSI
Direktur Utama : Verdi Budidarmo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Lina Sari
Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis: Jasmine Kamiasti Karsono
Direktur Pemasaran dan Komersial : Imam Fathorrahman
Direktur Produksi dan Supply Chain : Andi Prazos
Direktur Umum dan Human Capital : Dharma Syahputra

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait