Bank BUMN Realisasikan PEN dan Bansos Rp 414 Triliun per Juli
Himpunan bank-bank negara (Himbara) alias bank-bank BUMN yang menjadi mitra utama pemerintah, telah mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di luar restrukturisasi sebesar Rp 376,36 triliun. Stimulus disalurkan kepada 57,45 juta penerima sampai Juli 2021.
Hingga akhir Juli 2021, Himbara juga telah menyalurkan program bantuan sosial pemerintah, kepada lebih 24,9 juta penerima bantuan dan pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dengan total nilai Rp. 37,8 triliun.
Sunarso, Ketua Himbara menyampaikan, secara umum kebijakan dan stimulus pemerintah, termasuk bantuan sosial berdampak positif bagi ekonomi.
"Kami berkomitmen akan terus mendukung berbagai program pemerintah agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut," ujar Sunarso, Kamis (2/9) malam.
Dia mengatakan, bank-bank BUMN bersama semua stakeholder terkait, baik di pemerintah pusat dan daerah, siap bersama-sama dan bekerja sama untuk menyukseskan penyaluran bantuan ini.
Secara rinci dipaparkan, penempatan uang negara dalam bentuk deposito tercatat Rp 234,08 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 40,79 triliun, dan subsidi bunga UMKM Rp 8,1 triliun.
Selanjutnya, penjaminan kredit korporasi padat karya Rp 1,96 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 39,1 triliun, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Rp 23,92 triliun, dan subsidi gaji pekerja/buruh Rp 28,3 triliun.
Himbara juga melakukan penyaluran Program Sembako kepada sekitar 15,9 juta penerima bantuan dengan nominal Rp 27,3 triliun serta Program Keluarga Harapan (PKH) sekitar 10,4 juta penerima bantuan dengan total nominal Rp 20,04 triliun.
Per 31 Agustus 2021, Program Sembako Tahap 1-6 sudah mencapai 96,98%, sedangkan Program Sembako Tahap 7-9 sudah 87,8%, dan PKH mencapai 98,22%.
Selanjutanya, realisasi KUR sampai Juli 2021 telah disalurkan sebesar Rp 137,5 triliun atau 53,44% dari total kuota KUR 2021 Rp 257,4 triliun.
Sementara itu, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per Agustus 2021 tercatat mencapai Rp 11,2 triliun untuk 103.353 unit. Jumlah ini lebih besar dari realisasi FLPP sepanjang 2020, di mana Himbara menyalurkan Rp 7,2 triliun untuk 71.019 unit.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku sedang membenahi data penerima bantuan sosial atau bansos untuk mencegah korupsi yang sama berulang. Dia mengatakan permasalahan utama yang dihadapi karena terlalu banyak data untuk menyalurkan bansos.
Risma mengatakan masing-masing direktorat jenderal memiliki data yang belum terkoneksi satu sama lain. "Saya ingin menjadikan data dari masing-masing dirjen itu kami jadikan satu," kata Risma dalam acara virtual, Kamis (19/8).
Risma kemudian mengumpulkan berbagai hasil audit data dari beberapa lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pengawasan Keuangan), serta Kejaksaan Agung. Audit tersebut untuk menganalisis permasalahan data yang dihadapi.
Sebelum memulai pembenahan, Risma mendapati empat jenis data yang dimiliki, yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Dari keempat data tersebut, jumlah penerima bansos sebanyak 193 juta penduduk. Namun, setelah pemadanan data pada Juni lalu, total penerima bansos hanya berkisar 139,4 juta penduduk.
