Erick Thohir Curigai Ada Korupsi di Balik Utang Krakatau Steel Rp 31 T
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencurigai adanya indikasi korupsi di perusahaan pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Praktik tersebut dianggap menyebabkan perusahaan menanggung utang hingga US$ 2 miliar atau setara Rp 31 triliun (berdasarkan asumsi kurs yang dipakai Kementerian BUMN: Rp 15.500)
Erick mengatakan, salah satu proyek yang membuat utang produsen baja itu membengkak adalah blast furnace bernilai US$ 850 juta atau sekitar Rp 13,17 triliun.
"(Proyek) yang hari ini mangkrak. Ini kan hal-hal yang tidak bagus. Pasti ada indikasi korupsi, kami akan kejar siapapun yang merugikan," katanya dalam webinar virtual, Selasa (28/9).
Erick mengatakan, ada kesalahan dalam penegakan hukum terhadap proses bisnis, dan hal itu harus diperbaiki. "Kami tidak mau karena penugasan, ini banyak proyek mangkrak dan terjadi korupsi karena tanpa proses bisnis yang baik," katanya.
Menurut dia, terdapat dua langkah yang sedang dilakukan jajaran direksi Krakatau Steel untuk melakukan transformasi dan perbaikan model bisnis. Pertama, dengan membuat subholding untuk kawasan industri supaya kebutuhannya terintegrasi. Seperti integrasi penyedia air, listrik, maupun soal lahannya.
Subholding ini dikelola secara profesional dan akan didorong untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) untuk mencicil utang induknya. "Akan go public (menjadi perusahaan terbuka) supaya ada funding (pendanaan) baru mencicil utang yang US$ 2 miliar tadi," ujar Erick.
Langkah kedua, melakukan negosiasi kepemilikan saham di perusahaan patungan PT Krakatau Posco. Saat ini, mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan baja asal Korea Selatan POSCO sebesar 70%, sisanya Krakatau Steel.
Erick berharap kepemilikan saham Krakatau Steel di perusahaan patungan tersebut setidaknya bisa mencapai 50%, karena kerja sama keduanya dinilai sangat baik dalam tujuh tahun terakhir. Terlebih, sumbangan pendapatan bersih dari Krakatau Posco sangat positif. "Kemarin kami sudah negosiasi, sepertinya ada kesepakatan kami akan naik menjadi 50:50," katanya.
Erick mengatakan, sebenarnya POSCO berhak untuk tidak mengurangi porsi sahamnya, tapi pendekatan bisnis ke bisnis (B2B) yang dilakukan secara secara profesional membuat POSCO membuka peluang penurunan porsi saham tersebut.
