BUMN Akan Benahi Dana Pensiun, OJK Minta Lunasi Dulu Hak Para Nasabah

OJK menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang berencana membenahi Dana Pensiun BUMN karena dianggap selama ini dijadikan oknum sebagai tempat korupsi.
Image title
6 Desember 2021, 19:31
OJK
Donang Wahyu|KATADATA
Gedung OJK

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan fokus membenahi perusahaan dana pensiun BUMN pada 2022. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah memasukkannya ke dalam perundang-undangan keuangan

Menanggapi rencana tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inisiasi Kementerian BUMN untuk membenahi perusahaan dana pensiun pelat merah. Namun demikian, hal itu harus memperhatikan kewajiban perusahaan dana pensiun kepada nasabahnya. 

Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumer OJK Tirta Segara mengatakan, pihaknya akan mencoba menegur beberapa manajemen dan dewan komisaris perusahaan dana pensiun BUMN pada 2022. Tirta memberikan penekanan khusus bagi dewan komisaris pada perusahaan dana pensiun BUMN yang bermasalah. 

"OJK mengawasi, tapi tidak terus menerus yang ada di situ (perusahaan dana pensiun) dewan komisaris yang sehari-hari mengawasi direksinya. Kalau sampai ada fraud, dewan komisaris kami tanya dulu: kerja apa saja?" kata Tirta di Pelatihan & Gathering Wartawan Media Masa Nasional: Perkembangan Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Bandung, dikutip Senin (6/12). 

Advertisement

Jika pemerintah ingin menyatukan beberapa perusahaan dana pensiun BUMN, OJK akan menyambut baik. Namun demikian Tirta menekankan merger hanya dilakukan saat nasabah setiap perusahaan telah dipenuhi kewajibannya. 

Pasalnya, beberapa nasabah perusahaan dana pensiun BUMN sampai  sekarang belum menerima manfaat karena masalah keuangan perseoran bersangkutan.

Berdasarkan data Statistik Dana Pensiun OJK Tahun 2020, hanya ada 97 Dana Pensiun Pemberi Kerja- Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) dengan rasio solvabilitas di atas 100%. Sementara itu 38 unit solvabilitas di rentang 75% - 100%, 8 unit dengan rasio 50%-75%, sedangkan 5 unit tidak mencapai 50%. 

Setidaknya ada 65 entitas dana pensiun yang terafiliasi dengan BUMN hingga Oktober 2021. Secara rinci, ada 47 47 merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP), 13 DPPK-PPIP, dan 5 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

"Sudah disatukan, (dana pensiun blang) mohon maaf konsumen kita gak bisa bayar. Ini jangan sampai terjadi. Kalaupun ada restrukturisasi organisasi dari pemilik, tetap yang kami minta konsumen tetap harus terlindungi," kata Tirta.

Namun demikian, OJK akan tetap melihat kondisi keuangan dana pensiun sebelum mengeluarkan  memaksa dana pensiun untuk membayar kewajiban. Hal itu penting agar solvabilitas dana pensiun yang bersangkutan tidak makin terpuruk. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, akan fokus membenahi perusahaan dana pensiun BUMN pada 2022. Salah satu pertimbangan Erick adalah dana pensiun dijadikan oknum di dalam BUMN sebagai tempat korupsi. Pada akhirnya, dana pensiun sebagian pensiunan perusahaan pelat merah belum terbayarkan lantaran kondisi keuangan perseroan sakit. 

Menurut Erick, pihaknya telah memperhatikan kondisi dana pensiun BUMN sejak sekitar 2019. Namun, pemerintah belum dapat membenahi dana pensiun BUMN karena nilainya yang besar dan permasalahan yang cukup kompleks. 

"Kami tidak bisa langsung bersihkan (karena) tidak bisa langsung mengintervensi. (Pasalnya,) pengelola (dana pensiun) mendapat kekuasaan penuh," ucap Erick. 

Reporter: Andi M. Arief
Editor: Lavinda
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait