Pemerintah Gelontorkan Dana hingga Rp 361,3 T untuk BUMN sejak 2005

Nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN naik signifikan terutama sejak 2015-2021.
Image title
15 Desember 2021, 17:56
BUMN
Katadata
Gedung Kementerian BUMN di Kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, (17/11/2014).

Kementerian Keuangan mencatat anggaran investasi yang sudah disalurkan pemerintah sejak tahun 2005 hingga 2021 mencapai Rp 695,6 triliun. Lebih dari separuh anggaran tersebut mengalir ke Badan Usaha Milik Negaar (BUMN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan injeksi yang telah dilakukan kepada BUMN dalam 17 tahun terakhir sudah mencapai Rp 363,3 triliun triliun. Sementara sebagian anggaran investasi lainnya diberikan dalam bentuk investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 334,3 triliun.

PMN kepada BUMN senilai Rp 363,3 triliun diberikan dalam dua bentuk. PMN berupa fresh money atau dana segar sebanyak Rp 342,31 triliun dan Rp 18,99 triliun dalam bentuk PMN non-tunai.

"Nilai investasi ini terutama terakselerasi semenjak 2015 yaitu pada saat program Nawacita yang memang meminta dan memobilisasi BUMN untuk melakukan kegiatan pembangunan terutama infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (15/12).

Advertisement

Dari paparannya, terlihat bahwa nilai PMN kepada BUMN naik signifikan terutama sejak 2015-2021. Nilai PMN dalam tujuh tahun terakhir mayoritas bernilai dua digit, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing Rp 9,5 triliun dan 6,1 triliun. Alokasi PMN paling besar disalurkan tahun ini senilai Rp 85,68 triliun.

Adapun, anggaran jumbo untuk PMN sejak 2005 tersebut dipakai untuk tiga tujuan utama. Pertama, anggaran Rp 3 triliun untuk pendirian dua BUMN yakni BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan penjaminan infrastruktur sebesar Rp 2 triliun dan pembiayaan perumahan sebesar Rp 1 triliun.

Kedua, anggara Rp 12,7 triliun untuk restrukturisasi 17 BUMN. Adapun beberapa BUMN yang direstrukturisais dengan anggaran jumbo seperti PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp 3,9 triliun, PT Perusahaan Pengelolaan Aset Rp 3,5 triliun, PT Pupuk Iskandar Muda Rp 1,34 triliun dan PT Garuda Indonesia Rp 1 triliun. Sisanya tersebar di 13 BUMN lainnya.

"Biasanya mereka menghadapi kesulitan dalam neraca bahkan mendekati kebangkrutan. Ada 17 BUMN yang mendapatkan dana PMN untuk restrukturisasi, ke depan saya akan meminta kepada DJKN untuk meneliti berbagai langkahg-langkah restrukturisasi ini," kaya Sri Mulyani.

Ketiga, PMN yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja BUMN sebesar Rp 345,6 triliun. Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk tujuan ini mengalir di delapan program, antara lain, pembiayaan ekspor Rp 23,7 triliun, penyediaan kredit mikro Rp 24,01 triliun, dan kedaulatan pangan Rp 11,45 triliun.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp 183,17 triliun, kemandirian energi Rp 56,31 triliun, dan pembiayaan perumahan Rp 12,3 triliun. Sisanya, peningkatan industri strategis Rp 15,73 triliun, dan penguatan BPJS Rp 12,83 triliun.

Sebagian dari anggaran investasi 17 tahun terakhir juga disalurkan dalam bentuk investasi kepada BLU yang nilainya Rp 334,31 triliun. Sri Mulyani merincikan, anggaran tersebut dipakai untuk empat tujuan.

Pertama, anggaran untuk optimalisasi aset negara Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut dipakai untuk mendirikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) senilai Rp 81,11 triliun. Anggaran SDM ini merupakan dana abadi yang diakumulasikan selama periode tersebut.

Ketiga, anggaran Rp 6,3 triliun dalam rangka penguatan kerja sama internasional. "ini yang dipakai Kementerian Luar Negeri untuk politik luar negeri pemerintah, seperti upaya membantu negara-negara yang kesulitan termasuk Palestina, Afganistan dan beberapa negara di Pasifik dan Afrik," kata Sri Mulyani.

Keempat, anggaran untuk dukungan pembiayaan sebesar Rp 245,4 triliun. Adapun anggaran ini terutama untuk dukungan pembiayaan perumahan sebesar Rp 66,7 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp 137,1 triliun, kemandirian energi Rp 10,63 triliun dan penyediaan kredit mikro Rp 30,96 triliun.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Lavinda
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait