25 Contoh Soal SKB CPNS Kemenhub Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Kementerian Perhubungan merupakan kementerian yang bergerak di bidang transportasi secara nasional, mencakup dan mengepalai kebijakan-kebijakan yang diterapkan sampai tingkat daerah. Wewenang dilakukan secara otonomi dengan Kemenhub sebagai acuan utama.

Kemenhub menjadi salah satu kementerian yang banyak diminati pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tengah dilangsungkan sejak bulan Agustus 2024. Pada bulan November, peserta yang lolos ke babak Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah diumumkan.

Artinya, peserta yang sudah disaring akan mengikuti seleksi kebidangan dengan materi yang lebih mengerucut pembahasannya. Tidak lain, soal yang sangat mungkin dipertanyakan, yaitu tentang Perhubungan itu sendiri.

Patut diketahui bahwa menjadi PNS di Kemenhub juga bisa dilakukan melalui Sekolah Kedinasan. Meski demikian, antusias seleksi CPNS juga tak kalah ramai.

Untuk persiapan yang lebih matang, Anda bisa mencoba mempelajari sederet contoh soal SKB CPNS Kemenhub yang bisa dijadikan referensi belajar. Berikut contoh soal SKB CPNS Kemenhub yang dirangkum dari berbagai sumber:

Contoh Soal SKB CPNS Kemenhub

1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013 yang disahkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 57 Tahun 2013 mulai berlaku pada ….

A. 15 Mei 2013
B. 17 Agustus 2013
C. 23 Mei 2013
D. 25 Mei 2013
E. 27 Agustus 2013

Jawaban: C

2. Undang-undang mengenai penerbangan diatur dalam...

A. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009
B. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2009
C. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009
D. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009
E. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009

Jawaban: A

3. Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api yang telah disahkan pada Maret 2013 lalu diatur dalam...

A. Peraturan MenHub Nomor PM 20 Tahun 2012
B. Peraturan MenHub Nomor PM 60 Tahun 2012
C. Peraturan MenHub Nomor PM 56 Tahun 2012
D. Peraturan MenHub Nomor PM 82 Tahun 2012
E. Peraturan MenHub Nomor PM 70 Tahun 2012

Jawaban: B

4. Sistem informasi angkutan di perairan memuat...

A. Armada dan kapasitas ruang kapal nasional
B. Kinerja pelabuhan
C. Operator terminal di pelabuhan
D. Tarif jasa kepelabuhan
E. Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana pembangunan pelabuhan

Jawaban: A

5. FIC dalam dunia penerbangan merupakan singkatan dari...

A. Flight Information Centre
B. Flight Information Control
C. Flight International Centre
D. Flight International Circuit
E. Flight Information and Circuit

Jawaban: A

6. Angkutan laut terdiri atas hal berikut kecuali...

A. Angkutan laut dalam negeri
B. Angkutan laut luar negeri
C. Angkutan laut lintas pulau
D. Angkutan laut khusus
E. Angkutan laut pelayaran-rakyat

Jawaban: C

7. Proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran disebut...

A. Navigasi
B. Navigator
C. Telekomunikasi-Pelayaran
D. Salvage
E. Reklamasi

Jawaban: A

8. Pelabuhan memiliki peran sebagai berikut kecuali...

A. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya
B. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
C. Tempat kegiatan alih moda transportasi
D. Tempat transaksi jual beli hasil laut
E. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan

Jawaban: D

9. Lintasan tertentu dari pesawat udara di daerah pergerakan bandar udara dalam kondisi angin tertentu disebut dengan istilah...

A. Lalu lintas bandara
B. Zona lalu lintas bandara
C. Sirkuit Taxi di bandara
D. Elevasi bandara
E. Sirkuit lalu lintas bandara

Jawaban: C

10. APILL adalah singkatan dari...

A. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
B. Alat Pemantau Isyarat Lalu Lintas
C. Alat Pemberitahuan Isyarat Lalu Lintas
D. Alat Peringatan dan Isyarat Lalu Lintas
E. Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas

Jawaban: A

11. Istilah lain untuk menyebut “jalan raya” adalah...

A. Highway
B. Airworthy
C. Fairway
D. Standby
E. Airway

Jawaban: A

12. Undang-undang yang mengatur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi adalah...

A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2012
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2012
C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012
D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2012
E. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012

Jawaban: B

13. Istilah untuk menyebut telepon genggam dalam dunia perhubungan adalah ….

A. Telephone cable
B. Headset telephone
C. Telephone cellular
D. Pager telephone
E. Air telephone

Jawaban: B

14. Mabuk udara juga biasa disebut dengan istilah ….

A. Airworthy
B. Airstick
C. Airstrip
D. Shoreline
E. Airproof

Jawaban: B

15. Istilah lain untuk menyebut bongkar muat adalah ….

A. Offload
B. Overload
C. Shoreline
D. Ground Service
E. Offroad

Jawaban: A

16. Faktor penyesuaian dari kondisi ideal ke kondisi sebenarnya untuk suatu variabel tertentu dalam istilah perhubungan disebut ….

A. Pendekat
B. Persimpangan
C. Hambatan persimpangan
D. Faktor koreksi
E. Hambatan samping

Jawaban: E

17. Airborne adalah...

A. Suatu stasiun dalam pelayanan telekomunikasi penerbangan
B. Sistem dalam pesawat udara berdasarkan sinyal radar pengamat sekunder
C. Setiap alat yang dapat dukungan di atmosfer dari reaksi udara yang bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi
D. Tingkat risiko dari kedekatan pesawat udara dalam hal risiko tabrakan yang serius telah terjadi
E. Sebuah pesawat udara yang dalam kondisi terbang atau sedang terbang setelah tinggal landas tatkala semua roda-rodanya telah lepas dari permukaan landasan pacu

Jawaban: E

18. DLLAJR merupakan singkatan dari ….

A. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
B. Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
C. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
D. Dewan Lalu Lintas dan Anggaran Jalan Raya
E. Dewan Lalu Lintas dan Anggaran Jembatan Raya

Jawaban: A

19. Fungsi APILL adalah sebagai berikut kecuali...

A. Mengatur pemakaian ruang persimpangan
B. Meningkatkan keteraturan arus lalu lintas
C. Meningkatkan kapasitas dari persimpangan
D. Mengurangi kecelakaan dalam arah tegak lurus
E. Memberikan petunjuk arah bagi para pengguna jalan

Jawaban: E

20. Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial adalah...

A. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
B. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
C. Rencana Induk Pelabuhan
D. Otoritas Pelabuhan (Port Authority)
E. Badan Usaha Pelabuhan

Jawaban: D

21. Hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain disebut...

A. Hipotek kapal
B. Pelayaran-Perintis
C. Agen Umum
D. Trayek
E. Limitasi kapal

Jawaban: A

22. Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut kecuali...

A. Asas manfaat
B. Asas usaha bersama dan kekeluargaan
C. Asas persaingan sehat
D. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi
E. Asas kemaritiman

Jawaban: E

23. Area pada suatu kaki persimpangan untuk antrean kendaraan sebelum melewati garis henti (apabila lalu lintas belok kiri atau kanan terpisah, satu kaki persimpangan dapat terdiri dari dua atau lebih mendekat) disebut...

A. Antrean
B. Pendekat
C. Hambatan persimpangan
D. Faktor koreksi
E. Hambatan samping

Jawaban: B

24. Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran disebut...

A. Pamong publik
B. Mahkamah Pelayaran
C. Salvager
D. Syahbandar
E. Begawan

Jawaban: D

25. Istilah untuk bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan disebut dengan...

A. Marka jalan
B. Pembatas jalan
C. Polisi tidur
D. Bahu jalan
E. Gundukan

Jawaban: C

Demikian informasi terkait contoh soal SKB CPNS Kemenhub, salah satu kementerian yang banyak diminati peserta. Pada dasarnya, Anda perlu memahami dan mengingat materi-materi penting seputar Perhubungan yang bisa dilihat melalui Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Kementerian Perhubungan. Semoga bermanfaat.