Isi Tuntutan Demo Ojol Hari ini 20 Mei 2025: Aplikasi akan Dinonaktifkan Massal

Apa isi tuntutan demo ojol hari ini? Para pengemudi ojek online (ojol) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi nasional bertajuk Aksi 205 hari ini, Selasa, 20 Mei 2025, di lima lokasi utama. Titik-titik unjuk rasa meliputi Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi, serta lokasi lain yang berkaitan dengan perusahaan penyedia layanan aplikasi. 

Aksi direncanakan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga tuntutan direspons. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) akan melangsungkan aksi serentak di sedikitnya 14 kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta.

Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, menyampaikan bahwa sekitar lebih dari 25.000 driver akan ikut dalam aksi ojol hari ini. Massa berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, sebagian wilayah Sumatera, serta kawasan Jabodetabek, yang telah berdatangan ke Jakarta dan berkumpul di sejumlah titik komunitas ojol.

Tujuan Aksi Demo Ojol Hari ini

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa unjuk rasa sebelumnya selalu berlangsung damai, namun sering diabaikan oleh pemerintah maupun pihak aplikator. Ia menegaskan bahwa karena sikap abai tersebut, perusahaan aplikasi semakin semena-mena membuat kebijakan seperti program hemat dan prioritas yang merugikan para pengemudi. 

Tujuan utama demo ojol hari ini yaitu menyuarakan keresahan terhadap kondisi kemitraan yang dianggap tidak adil antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Para pengemudi juga menuntut kejelasan regulasi, serta sistem tarif yang dinilai merugikan mereka secara ekonomi.

Asosiasi pengemudi ojek online, Garda Indonesia, mengumumkan akan melakukan penghentian layanan pemesanan atau off bid selama 24 jam penuh pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bagian dari gerakan protes bertajuk Aksi 205. Aksi diikuti oleh seluruh mitra pengemudi roda dua (R2) maupun roda empat (R4) yang tergabung dalam asosiasi tersebut.

Isi Tuntutan Demo Ojol Hari ini 

Demo Ojol Hari ini (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa)

Pengemudi ojek online yang terlibat dalam Aksi 205 menyuarakan berbagai tuntutan utama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Berikut isi tuntutan demo ojol hari ini:

1. Presiden dan Menteri Perhubungan diminta menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar peraturan, khususnya Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022;
2. Komisi V DPR RI diminta mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikasi;
3. Pemotongan biaya aplikasi diminta ditetapkan maksimal 10%;
4. Tarif penumpang diminta untuk ditinjau ulang, termasuk penghapusan sistem aceng, slot, hemat, dan prioritas;
5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang harus melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Aplikasi Akan Dinonaktifkan Masal

Dalam aksi protes yang digelar hari ini, para pengemudi ojek dan taksi online berencana mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemesanan. Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan pada Selasa, 20 Mei 2025.

“Aktivitas pemesanan penumpang, makanan, dan pengiriman barang melalui aplikasi akan dihentikan secara menyeluruh dengan cara menonaktifkan aplikasi selama 24 jam penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” jelas perwakilan asosiasi.

Unjuk rasa hari ini, mendesak pemerintah sebagai pihak pengatur, agar bersikap tegas terhadap berbagai pelanggaran aturan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi sejak tahun 2022. Aksi hari ini, mencerminkan puncak kekecewaan para pengemudi terhadap respons yang selama ini dianggap tidak memadai.

Isi tuntutan demo ojol hari ini, mencerminkan keresahan para pengemudi terhadap sistem kemitraan yang dinilai tidak adil. Mereka menuntut pemerintah dan DPR memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, menetapkan batas potongan biaya aplikasi, merevisi tarif penumpang, serta menetapkan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara transparan dengan melibatkan semua pihak terkait