Apa Itu Family Office yang Digagas Luhut Binsar Pandjaitan?
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, Luhut telah lama mengusulkan family office, bahkan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pembahasan mengenai family office telah ada sejak 2024 lalu. Lantas, apa itu family office yang digagas Luhut dan ditolak dibiayai Menkeu Purbaya?
Apa Itu Family Office?
Family office atau Wealth Management Consulting (WMC) merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya atau investor kakap global menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.
Berdasarkan penelusuran, DEN berencana untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Fasilitas ini akan dijadikan gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor riil.
Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan. Luhut sebelumnya juga telah memastikan bahwa pembentukan family office tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan proyek itu bisa beroperasi tahun ini juga.
Luhut sebelumnya juga pernah menjelaskan cara kerja family office, yaitu dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.
"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).
Misalnya, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar US$10 juta-30 juta. Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.
Selama diinvestasikan di Indonesia, berarti dana tersebut akan membantu memutar roda perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja baru. Kendati begitu, pemerintah menargetkan family office di Indonesia mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan.
Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan Family Office di seluruh dunia.
Purbaya Tak Mau Gunakan APBN untuk Family Office
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office yang rencananya bakal dibangun di Bali itu. Namun dia tidak mengizinkan dana pembangunan family office menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebab, Menkeu Purbaya mengaku tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut. Purbaya menegaskan, dirinya akan fokus menggunakan APBN untuk mendanai program-program yang langsung memberikan dampak ke perekonomian.
Oleh karenanya, jika instansi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan itu ingin membangun family office, maka harus mencari sumber pendanaan selain APBN.
Itulah ulasan singkat mengenai apa itu family office yang digagas Luhut dan ditolak dibiayai Menkeu Purbaya dengan APBN.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
