Redenominasi Rupiah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Indonesia

Wacana mengenai redenominasi rupiah kembali jadi perbincangan yang hangat di ruang publik. Pasalnya Menteri Keuangan (Menkeu) yang saat ini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah periode 2025–2029.

Setidaknya ada empat RUU yang diusulkan, dan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Menkeu Purbaya.

Salah satu yang jadi pembahasan dalam RUU tersebut adalah perubahan harga rupiah, atau yang lebih dikenal sebagai redenominasi. Lantas, apa itu redenominasi rupiah? Bagaimana dampak redenominasi rupiah terhadap masyarakat dan pembangunan Indonesia?

Apa Itu Redenominasi Rupiah?

Secara singkat, redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang atau jasa.

Dalam pengertian lain, redenominasi diartikan sebagai penyederhanaan nilai nominal uang dengan cara menghapus sebagian angka nol di belakangnya tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli. Sebagai contoh, harga barang yang sebelumnya Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 setelah redenominasi, tetapi nilainya tetap sama.

Rencana ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

Tujuan Redenominasi Rupiah

Sebagai rencana yang kembali diperbincangkan, salah satu tujuan redenominasi rupiah adalah efisiensi. Selama ini, jumlah angka nol pada mata uang Indonesia seringkali dianggap tidak efisien, khususnya dalam proses transaksi dan pencatatan.

Selain itu, keputusan melakukan redenominasi juga dapat membantu menghindari masalah teknis. Contohnya, ketika jumlah uang terlalu besar, maka dapat menimbulkan masalah teknis seperti mesin hitung atau kalkulator yang kesulitan menampilkan nominal besar di layar.

Tujuan lain dari redenominasi rupiah adalah menghindari kesulitan transaksi antar bank, khususnya ketika harus melakukan transaksi dalam jumlah besar.

Perbedaan Redenominasi Rupiah dan Sanering

Meskipun memiliki tujuan yang baik, sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat terkait redenominasi ini. Sebab masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa redenominasi sama dengan sanering.

Akan tetapi, keduanya memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Redenominasi umumnya dilakukan ketika kondisi ekonomi stabil, dan bertujuan untuk menyederhanakan nominal, bukan untuk memotong nilai mata uang.

Berbeda dengan sanering yang memotong nilai mata uang, dan dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi atau mengatasi krisis fiskal. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat turun karena uang yang mereka pegang nilainya berkurang.

Sanering dilakukan ketika situasi ekonomi tidak stabil, inflasi tinggi, dan pemerintah terdesak untuk menekan jumlah uang beredar.

Dampak Redenominasi Rupiah pada Masyarakat

Jika rencana redenominasi rupiah yang sempat tertunda ini resmi dijalankan oleh Menkeu Purbaya, ada beberapa dampak redenominasi rupiah yang akan dirasakan, baik oleh masyarakat maupun terhadap pembangunan Indonesia, seperti:

Bisa Sebabkan Kepanikan Masyarakat

Walau langkah yang tengah dipersiapkan ini dapat memberikan dampak positif, namun saat nantinya kebijakan ini berlaku, berpotensi menyebabkan kepanikan di masyarakat.
Jika redenominasi dilakukan tanpa sosialisasi yang baik, maka hal ini dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat ketika memiliki nominal mata uang baru.

Memicu Kenaikan Harga

Meski terlihat sepele, penghilangan beberapa angka nol pada rupiah bisa menjadi celah sejumlah oknum yang memungkinkan adanya kenaikan harga.
Sebagai contoh, harga barang per item semula Rp2.800. Ketika dilakukan redenominasi akan menjadi Rp2,8. Hal ini membuka peluang untuk membulatkan menjadi Rp3. Ketika hal ini terjadi, maka akan terjadi inflasi akibat kenaikan harga tersebut.

Butuh Penyesuaian Harga

Para pengusaha akan melakukan penyesuaian harga yang tentu membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, dan jika pembiayaan operasional dibebankan ke harga barang, maka akan memicu kenaikan harga.

Selain itu, redenominasi juga berpotensi membutuhkan waktu peralihan yang lama. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem yang telah berjalan sebelumnya akan cukup sulit untuk melakukan penyesuaian dan diperkirakan berjalan dengan waktu yang tidak sebentar.

Itulah sedikit penjelasan mengenai redenominasi rupiah, dan dampaknya terhadap masyarakat serta pembangunan Indonesia. Selain pemerintah yang sedang mengkaji ulang rencana ini, kita sebagai masyarakat juga perlu bersiap untuk menyesuaikan dengan kondisi ketika kebijakan ini diberlakukan nantinya.