Harga BBM Non Subsidi 1 April 2026 Belum Ada Kenaikan: Ini Kata Mensetneg
Membuat ringkasan dengan AI Harga BBM non subsidi 1 April 2026 apakah ada kenaikan? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, terutama mulai 1 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 2022, terdapat dua skema harga BBM yaitu untuk sektor industri dan non-industri. BBM non subsidi seperti RON 95 dan RON 98, harga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
“Untuk BBM industri, meskipun tidak diumumkan, harganya tetap mengikuti harga pasar,” kata Bahlil, dikutip dari akun Instagram @melangkahdaritimur, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan bahwa jenis BBM ini umumnya dikonsumsi masyarakat mampu, sehingga tidak menjadi prioritas subsidi pemerintah. Fokus subsidi tetap diarahkan untuk BBM bersubsidi, dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menambahkan bahwa informasi kenaikan harga BBM non subsidi 1 April 2026 yang beredar belum dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi.
Harga BBM Non Subsidi 1 April 2026 Naik?
Melansir Setneg.go.id, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga kepentingan masyarakat. Pertamina menegaskan belum ada penyesuaian harga BBM non subsidi 1 April 2026, sehingga masyarakat tidak perlu panik.
Pemerintah juga menegaskan tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, mulai 1 April 2026. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah koordinasi antara pemerintah dan Pertamina, serta berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026).
"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat," imbuhnya.
Prediksi Harga BBM jika Minyak Dunia Terus Melambung Tinggi
Lonjakan harga minyak dunia terjadi akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memberikan dampak langsung terhadap harga BBM di dalam negeri. Apabila harga minyak tidak segera turun, maka kenaikan harga BBM menjadi sulit dihindari karena menjaga kestabilan fiscal, serta mencegah tekanan yang lebih besar pada APBN.
Ekonom Hendry Cahyono menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif apabila harga minyak global terus melambung tinggi. Ia mencontohkan kondisi serupa yang terjadi pada 2013, ketika harga minyak dunia menembus USD 100 per barel dan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai USD 114 per barel. Saat itu, pemerintah merespons dengan cepat melalui kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian harga BBM.
Hendry menjelaskan, apabila harga minyak berada di kisaran USD 85 hingga USD 92 per barel, maka harga Pertalite diperkirakan naik sekitar 5–10 persen, menjadi Rp10.500 hingga Rp11.000 per liter dari sebelumnya Rp10.000. Sementara itu, harga solar subsidi diperkirakan meningkat menjadi Rp7.150 hingga Rp7.500 per liter dari Rp6.800. Dalam kondisi ini, defisit APBN masih dinilai aman, mendekati batas 3 persen terhadap PDB.
Namun, apabila harga minyak dunia menembus di atas USD 100 per barel dalam jangka waktu lama, potensi kenaikan BBM akan lebih besar. Harga Pertalite bisa naik 15–20 persen menjadi Rp11.500 hingga Rp12.000 per liter, sedangkan solar diperkirakan naik ke kisaran Rp7.800 hingga Rp8.200 per liter. Dalam situasi tersebut, defisit APBN berisiko melampaui 3 persen atau mencapai sekitar 3,6 persen dari PDB jika tidak dilakukan penyesuaian harga.
Harga BBM non subsidi 1 April 2026 ramai dikabarkan naik seiring mekanisme pasar yang mengikuti harga minyak dunia, dan meningkatnya beban kompensasi energi pemerintah kepada PT Pertamina. Kenaikan ini berdampak pada BBM jenis non subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex, yang umumnya dikonsumsi masyarakat mampu, sehingga tidak menjadi fokus subsidi pemerintah.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
