Rencana Merger Badan Usaha Panas Bumi Belum Capai Titik Temu
Kementerian ESDM menyampaikan bahwa rencana konsolidasi holding panas bumi yang terdiri dari dua perusahaan di bawah Kementerian BUMN yakni PT PLN Gas dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dengan PT Geo Dipa Energi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan belum mencapai titik temu.
Direktur Panas Bumi Harris Yahya mengatakan, tiga perusahaan BUMN itu masih berhitung soal potensi manfaat yang diperoleh usai melakukan konsolidasi. Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 2022, Geo Dipa telah memiliki memiliki fasilitas produksi setrum panas bumi dari hulu ke hilir. Sementara operasional PGE masih terbatas pada infastuktur hulu dan PLN yang hanya bermain di hilir atau sektor pembangkit listrik.
“Merger itu ada perhitungan masing-masing. Di situ mungkin belum mencapai titik temu, sehingga ini belum berjalan. Geo Dipa juga belum sempat bicara lebih lanjut,” kata Harris saat ditemui di Sekretariat Ikatan Alumni ITB Jakarta Selatan, Rabu (29/3).
Harris pun menyampaikan bahwa rencana konsolidasi tersebut akan diusahakan berjalan sebelum PGE melakukan penawaran saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) pada Februari lalu. “Dulu memang diharapkan merger sebelum PGE IPO, merger-nya belum jadi tapi sekarang PGE sudah IPO,” ujar Harris.
Pada forum yang sama, Direktur Operasi dan HSSE PT Geo Dipa Energi, Rio Supriadinata Marza, menyampaikan bahwa holdingisasi bisa mempercepat pengembangan energi panas bumi domestik. Dia menjelaskan, peningkatan daya setrum panas bumi di dalam negeri berjalan cukup konservatif selama 15 tahun terakhir.
Lebih lanjut, kata Rio, daya kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada 2008 sebesar 1.000 megawatt (MW). Jumlah ini bertambah menjadi 2.200 MW sampai 2.300 MW pada 2023.
