SKK Migas Mudahkan Regulasi Fiskal Bagi Calon Peminat Cekungan Migas
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas akan memberi kemudahan regulasi fiskal bagi calon perusahaan yang berminat untuk mengelola cekungan migas di wilayah terbuka atau open area.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Benny Lubiantara mengatakan, pihaknya akan memberikan rekomendasi insentif. Satu diantaranya yakni menyisir sistem kontrak ada cost recovery dan gross split. Insentif bisa berupa tambahan split untuk kontraktor agar lebih ekonomis.
"Term and condition untuk open area ini lebih mudah karena bisa menawarkan aturan baru. Penawaran term and condition sudah lebih baik," kata Benny di Kantor SKK Migas Jakarta, Rabu (17/5).
SKK Migas mendapati sumberdaya minyak 23,6 billion barel oil atau BBO dan gas 271,4 kaki kubik (TCF) dari 26 cekungan open area. Adapun tiga area potensial untuk minyak berada di cekungan Sumatera Selatan dengan potensi sumber daya 3,5 BBO, cekungan Sumatera Utara 2,7 BBO dan cekungan Jawa Timur 2,7 BBO.
Sementara untuk tiga potensi cekungan teratas untuk gas berada di cekungan Bintuni dengan potensi sumber daya 72,7 TCF, cekungan Sumatera Utara 51,3 TCF, dan cekungan Aru-Tanimbar sebesar 23,7 TCF.
Pemberian insentif tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi. Menurut Benny, merupakan tulang punggung untuk meningkatkan produksi migas nasional di tahun 2030, yakni minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari.
SKK Migas juga mendorong peningkatan investasi di sektor eksplorasi hulu migas hingga US$ 3 miliar atau sekira Rp 45 triliun untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi. Peningkatan target investasi itu dinilai mendesak seiring kebutuhan energi minyak dan gas terus meningkat di tengah proses transisi yang sedang berlangsung.
