Anies Baswedan: Negara Tidak Boleh Baperan Jika Ada yang Kritik

Anies Baswedan mengatakan, negara tidak boleh menjadi baper jika ada yang mengkritik pemerintahannya. Baper adalah kependekan dari bawa perasaan. Istilah ini bisa digunakan pada seseorang yang memiliki sifat sensitif dan sering menggunakan emosinya untuk menanggapi peristiwa apapun dan juga objek lain.

Bakal calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut menyinggung isu kebebasan berpendapat. Anies menilai, negara dengan institusi politik yang inklusif dan melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa ketakutan. 

“Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang pada kritik, negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata,” ucap Anies dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Menurut Anies, jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata, itu pun dilarang untuk disampaikan. “Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan,” ungkap ia.

Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan jika ada yang menyuarakan pendapatnya. Maka ke depan perlu ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat.

Lebih lanjut, Anies pun juga mencontohkan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebutkan seharusnya pemerintahan harus menjadi tempat untuk keluhan dan kritikan dari masyarakat.

“Ketika menjadi di pemerintahan maka kita menjadi kotak pos keluhan dan kritik. Itu harus diterima, it comes with the job. Itu bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dipersekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta,” kata ia.

Bebas Intervensi

Selain itu, Anies berharap pejabat pemerintah harus memperkuat hukum yang independen dan terbebas dari intervensi publik. Di mana, sistem ketatanegaraan yang berjalan seharusnya menjunjung tinggi pilar demokrasi. Hal itu dengan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.

"Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," ucap Anies.