Peringatan Epidemiolog kalau Kematian Tak Masuk Indikator Covid-19

Pemerintah menghapuskan data kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Epidemiolog pun menilai, langkah tersebut bisa berakibat fatal.

"Kalau hilang jadi misleading, misintepretasi, dan misekspektasi dan ini bahaya," kata Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman kepada Katadata, Kamis (12/8).

Menurutnya, pengendalian pandemi memerlukan indikator awal dan indikator akhir. Dengan demikian, situasi perburukan bisa dicegah sejak awal. Indikator kematian tersebut juga berguna untuk melihat keberhasilan sebuah negara dalam mencegah perburukan situasi. Selain itu, kasus kematian menjadi indikator valid dalam melihat derajat keparahan sebuah wabah.

Tidak hanya pada Covid-19, angka kematian juga penting pada penyakit lain seperti stroke, jantung, dan sebagainya. "Ada kematian memperlihatkan apakah kita berhasil atau tidak, kualitas program kita seperti apa," ujar dia.

Selain Indonesia, hanya ada dua negara yang menghapus indikator kematian yaitu Tanzania dan Korea Utara. Kondisi ini memberikan dampak berbahaya pada suatu negara lantaran tidak ada penilaian performa sistem pengendalian pandemi.  "Namun Tanzania belakangan memperbaiki sistem," ujar dia.

Epidemiolog Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan, perbaikan data kematian semestinya tidak diikuti dengan penghapusan data dari indikator level PPKM. Ia tidak mempermasalahkan nila penetapan level PPKM tidak sesuai dengan kondisi lapangan lantaran ada penumpukan data.

"Jadi kalau data tidak akurat, tidak real time, otomatis kebijakan yang dikeluarkan tidak pengaruh," katanya.

Menurutnya, penghapusan data tidak akan mengubah kondisi kematian di masyarakat. Selain itu, masyarakat berpotensi lengah terhadap penyebaran kasus corona yang terjadi di masyarakat.