Ditimpa Kesulitan Keuangan Saat Pandemi, Banyak Perusahaan Butuh PKPU
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti banyaknya kasus pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dan Kepailitan. Ia mengkhawatirkan terjadinya moral hazard dalam pengajuan PKPU karena persyaratannya yang mudah.
Namun, kurator Imran Nating justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, kenaikan perkara PKPU di tengah pandemi merupakan hal yang wajar.
"Justru dunia usaha butuh itu (PKPU). PKPU memang harus banyak sekarang karena banyak perusahaan kesulitan finansial di tengah pandemi. Lewat PKPU, kreditur akan lebih percaya dan yakin debiturnya serius karena once PKPU gagal, ancamannya adalah pailit," tutur Imran kepada Katadata.co.id, Rabu (25/8).
Imran mengingatkan dari semua perkara PKPU yang diajukan, 80% ditempuh melalui voluntary dan hanya 20% yang melalui hostility. PKPU memungkinkan pihak debitur dan kreditur untuk merundingkan kembali penyelesaian utangnya secara damai. Mereka juga bisa memperbaharui penyelesaian utang, termasuk jumlah utang pokok dan penalti.
"Saya yakin 70-80% itu yang call debiturnya langsung (ke kreditor) untuk mengajukan PKPU. Kalau debitor maju sendiri biasanya jalannya panjang karena harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan mengajukan rencana itu ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tutur Imran.
Seperi diketahui, dalam perkara PKPU, pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman ataupun debitur sebagai peminjam bisa mengajukan perkara. Namun, biasanya kreditur lah yang mengajukan perkara karena mereka menjadi pihak yang dirugikan atas gagal bayarnya debitur saat utang memasuki jatuh tempo.
Pengajuan PKPU diharapkan bisa memberikan kepastian pembayaran utang karena ada ketetapan dari pengadilan niaga. PKPU juga memberi kesempatan bagi debitur dan kreditur untuk mengatur kesepakatan baru terkait cara pembayaran utang.
"Meskipun pahit tapi kreditur tahu kalau debitur tidak asal mengajukan proposal PKPU tapi mereka tahu daripada memberikan proposal yang manis tapi ujungnya pailit bagi mereka PKPU menjadi wadah yang aman," tutur Imran.
