Berkah Pelonggaran PPKM, Industri Alas Kaki Alami Peningkatan Produksi

Pasar domestik untuk alas kaki masih sangat tertekan karena ritel-ritel cukup lama tidak diizinkan beroperasi secara penuh selama PPKM. Namun, ekspor diprediksi naik 12,5% pada tahun ini.
Image title
1 September 2021, 13:35
PPKM, industri, alas kaki
ANTARA FOTO/Syaiful Arif/pras.
Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu di industri rumahan Surodinawan, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020). Sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) alas kaki di Mojokerto yang sempat berhenti berproduksi akibat adanya pandemi COVID-19, kini mulai bangkit meski pesanan tidak sebanyak sebelumnya.

Pemerintah memberikan sejumlah pelonggaran selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Salah satunya adalah dengan mengizinkan industri berorientasi ekspor untuk beroperasi full 100%, termasuk industri alas kaki.

Pemerintah sebenarnya telah menerapkan uji coba operasional terhadap perusahaan yang berorientasi ekspor dan domestik sejak 16 Agustus. Uji coba tersebut adalah dengan mengizinkan sektor esensial terutama yang berorientasi ekspor dan domestik serta padat karya untuk beroperasi dengan kapasitas 100%.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengakui pemberlakuan uji coba tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi alas kaki, meski belum signifikan.

“Tidak banyak sih, tapi cukup bagus. Sebenarnya meski beroperasi 100% pun masih ada kapasitas yang hilang. Memang ada peningkatan tapi tidak signifikan,” kata Firman kepada Katadata.co.id, Rabu (1/9).

Advertisement

Namun, Firman tidak merinci berapa besar peningkatan yang dialami oleh industri alas kaki sejak berlakunya uji coba tersebut.

Dampak dari penerapan PPKM Level 4,  di mana industri beroperasi dengan dua jadwal kerja dan kapasitas 50%, industri alas kaki kehilangan kapasitas produksi sekitar 10-20%, bahkan beberapa pabrik mengalami penurunan kualitas.

Hal ini diperburuk dengan  kondisi pasar domestik untuk alas kaki yang saat ini masih sangat tertekan karena ritel-ritel cukup lama tidak diizinkan beroperasi secara penuh. Banyaknya departemen store yang sudah menutup gerainya juga menambah keterpurukan industri alas kaki.

“Kita belajar dari 2020 saja, kita perlu waktu untuk recovery lebih dari satu tahun, di mana kita baru membaik pada Mei-Juni 2021 atau saat momen lebaran. Kami proyeksikan sampai dengan akhir tahun untuk pasar dalam negeri kami masih sulit bangkit,” kata dia.

Berbeda dengan pasar domestik,  ekspor industri alas kaki justru merasa optimistis bisa tumbuh lebih dari 12,5% tahun ini karena demand yang juga masih tinggi sampai saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor alas kaki pada tahun 2020 mencapai US$ 4,80 miliar atau tumbuh 8,97% dibanding tahun sebelumnya US$ 4,40 miliar. Ekspor komoditas bernomor HS 64 tersebut mengon-tribusi 3,1% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia. Nilai ekspor alas kaki nasional ditargetkan mencapai US$ 5,28 miliar atau setara Rp 76,22 triliun pada 2021, tumbuh 10%

 Industri alas kaki berharap tidak ada lagi penyekatan atau pembatasan terutama saat akhir tahun, karena momen natal dan tahun baru merupakan salah satu pasar terbesar bagi industri alas kaki dalam negeri. Selain itu, Firman juga mengandalkan kegiatan sekolah tatap muka yang sudah dimulai di beberapa daerah.

“Kemudian sekolah tatap muka juga kita harapkan dapat menggairahkan kembali industri sepatu dalam negeri,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan kelonggaran berupa izin operasi bagi perusahaan orientasi ekspor dan domestik dengan kapasitas 100% dengan jadwal kerja dua kali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, industri tersebut juga harus memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), rekomendasi Kementerian Perindustrian, serta menggunakan QR Code Peduli Lindungi.

 "Sektor kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (30/8).

Dalam aturan PPKM sebelumnya, perusahaan orientasi ekspor masuk dalam sektor esensial. Di mana mereka bisa beroperasi dengan bukti Pemberitahuan Ekspor Barang dan dibatasi 50% staf pada pelayanan serta 25% untuk pendukung administrasi perkantoran.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait