Indonesia Kurang Manfaatkan FTA Untuk Tingkatkan Daya Saing Global
Indonesia perlu memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) secara optimal agar bisa mendongrak ekspor sekaligus memperbaiki daya saing dalam rantai nilai global.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengatakan keterlibatan Indonesia dalam rantai industri dan perdagangan global masih sangat rendah dibandingkan Cina bahkan dengan Vietnam sekalipun. Sejumlah data juga menunjukan Indonesia kurang mampu memanfaatkan FTA untuk mengerek ekspor secara maksimal.
Kinerja ekspor Indonesia ke Cina pada tahun 2004 lalu tercatat US$7,2 miliar atau sekitar Rp 103,7 triliun dan menempati posisi ke-lima terbesar di ASEAN. Dalam 15 tahun, ekspor Indonesia sudah meningkat hingga 570%. Kenaikan tersebut memang sangat pesat tetapi kenaikannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Vietnam.
Kinerja ekspor Vietnam ke Cina meningkat sebesar 11.700% dalam 15 tahun.
Perjanjian perdagangan ACFTA (Asean-China Free Trade Area) ditandatangani sejak November 2001. Namun, pemberlakuannya efektif dimulai sejak 1 Januari 2005.
Ia menambahkan, Indonesia juga tidak meningkatkan kinerja ekspornya ke Australia dengan baik setelah kedua negara menandatangani FTA.
Sejak 2012, Indonesia dan Australia telah menandatangani FTA melalui wadah ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Kedua negara pada Juli 2020 juga akhirnya menyepakati Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA).
Shinta mengingatkan, pada tahun 2009, ekspor Indonesia ke Australia mencapai US$3,65 miliar atau sekitar Rp52,5 triliun. Namun, setelah berlakunya perjanjian AANZFTA, ekspor Indonesia justru terkontraksi sebesar 14% di tahun 2020.
Menurutnya, Indonesia gagal memanfaatkan AANZFTA untuk menciptakan kinerja ekspor yang lebih tinggi dibandingkan sebelum terbentuknya perjanjian perdagangan tersebut di tahun 2012 silam.
"Ini bukan hanya karena faktor pandemi, namun karena faktor internal Indonesia karena ekspor Indonesia ke Australia dalam lima tahun terakhir hanya bisa mencapai kinerja maksimal sebesar US$3,5 miiar," ujar Shinta dalam webinar Gambir Trade Talk pada Jumat, (3/9).
Kontribusi industri manufaktur nasional, kata Shinta relatif stagnan di level 18% - 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun terakhir di akhir 2019. Kontribusi sektor manufaktur di Kuartal II/2021 justru turun menjadi 17,34%. Padahal, industri manufaktur menjadi peranan penting dalam peningkatan rantai nilai global (global value chain/GVC)
"Kenapa penting? Karena kinerja input output industri manufaktur ini adalah tolok ukur perhitungan pembentukan GVC Indonesia secara keseluruhan, tidak dapat menjadi hub GVC yang baik karena tidak memiliki industri perantara," jelasnya.
Shinta juga menambahkan, bahwa hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah karena ekspor terbesar di Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah seperti bahan tambang bukan manufaktur.
Dalam mengoptimalkan FTA, Indonesia tidak hanya perlu membenahi aspek efisiensi biaya, tetapi juga memastikan bahwa FTA ini menciptakan stabilitas produksi dan konektivitas rantai pasokan.
"Perlu diperhatikan bahwa pasca-pandemi, GVC ini tidak hanya mencari efisiensi biaya produksi dan biaya supply chain, tapi juga stabilitas produksi dan certainty terhadap supply chain connectivity dan reliability-nya," tutur Shinta.
Indra Darmawan, Staf Ahli Ekonomi Maro pada Kementerian Investasi/BKPM, mengatakan ada sejumlah alasan mengapa Vietnam menjelma menjadi pemain dalam rantai pasok industri global. Tidak hanya mengandalkan FTA, Vietnam juga mereformasi industrinya dengan meniadakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Berbondong-bondonglah perusahaan itu masuk ke Vietnam dan mencetak ekspornya mereka. Samsung itu investasinya di Vietnam 16 kali (lebih besar) dibandingkan dengan investasi di Indonesia dengan berbagai macam insentif, yang mungkin tidak bisa kita saingi di sini,"tuturnya.
Namun, dia mengingatkan perusahaan asing tidak bisa selamanya diandalkan untuk menggerakan ekonomi sebuah negara.
"Pasti aka nada limitnya. Cost sudah mulai naik, itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya untuk para investor," tuturnya.
(Nada Naura)
