Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bermasalah Kembali, Perlukah Dilanjutkan?
Sejak diinisiasi pada akhir 2015, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak pernah luput dari kontroversi dan masalah.
Setelah persoalan pembengkakan biaya dan izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), PT Wijaya Karya (WIKA) dikabarkan akan mundur sebagai pimpinan proyek dan digantikan PT Kereta Api Indonesia. Beragamnya persoalan itulah yang membuat kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini semakin dipertanyakan.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan proyek KCJB seharusnya memang tidak pernah ada dan tidak perlu dilanjutkan.
"Proyeknya kan memang tidak visible. Ga usah itu dibangun karena ga perlu. Butuh puluhan tahun untuk menutupi biayanya," tutur Agus Pambagio, kepada Katadata, Jumat (10/9).
Menurutnya, proyek infrastruktur memang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan keuntungan. Namun, dalam proyek kereta cepat, keuntungan proyek sulit diperoleh.
"Meskipun infrastruktur untungnya lama tapi tetap harus dihitung. Terus (kalau sudah bermasalah seperti sekarang), apa mau diterusin?ya ngga juga," tuturnya.
Agus Pambagio merupakan salah satu pihak yang menentang keras pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari awal. Dia bahkan sempat dipanggil Presiden Joko Widodo dan dimintai pendapatnya.
"Itu kan idenya presiden. Saya waktu itu bilang tidak bisa. Tapi ya terserah,"ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi tidak visible salah satunya karena jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat dan bisa ditempuh dengan berbagai macam moda transportasi. Selain sudah ada jalan tol yang membentang dari Jakarta-Bandung, terdapat juga jalur kereta api pada rute tersebut.
Tiket yang kemungkinan akan sangat mahal juga bisa membuat Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepi penumpang . Dalam hitungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pemilik proyek, tiket termurah untuk kereta cepat berkisar di angka Rp 300 ribu.
"Siapa yang mau naik. Banyak transportasi lain. Jalan tol sudah enak, naik Kereta (Argo)Parahyangan juga cuma Rp 90 ribu. (Kereta cepat)Mungkin akan ramai di awal saja karena banak orang yang penasaran," ujarnya.
Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek kerja sama antara Indonesia-Cina. Kedua negara membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek.
Pemerintah Indonesia memiliki saham sebesar 60% di proyek tersebut di bawah bendera PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Dalam Pilar Sinergi BUMN Indonesia, terdapat empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Kereta Api Indonesia.
WIKA yang memiliki saham 38% bertindak sebagai pemimpin konsorisum. Adapun saham yang dimiliki KAI adalah 25%, PTPN VIII sebesar 25%, serta Jasa Marga sebesar 12%.
Sementara itu,konsorsium Cina yang memiliki saham 40% terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.
