Mahfud Tidak Akan Menoleransi Ancaman Keamanan Selama Pertemuan G20
Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun depan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun menjamin konferensi tersebut akan berjalan aman karena pihaknya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun bagi munculnya ancaman keamaan menjelang dan selama konferensi.
"TNI dan Polri sudah kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi G20 Tahun 2022, dan sudah bertekad tidak akan memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/9) malam.
Indonesia telah ditunjuk sebagai presidensi G20 selama setahun mulai dari 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Sebagai presidensi, Indonesia setidaknya akan menyelenggarakan 150 acara dan pertemuan mulai dari working group hingga puncaknya KTT yang rencananya akan digelar di Bali.
Sebanyak 5.300 tamu diperkirakan akan menghadiri pertemuan G-20 termasuk kepala negara dari negara-negara paling berpengaruh di dunia sepert Amerika Serikat, Cina, dan Jerman. Karena itulah, penyelenggaraan KTT G20 akan menentukan citra atau kehormatan bangsa dan negara Indonesia di mata internasional.
Mahfud mengatakan Indonesia harus menjaga reputasinya sebagai negara yang selalu sukses dalam menyelenggarakan kegiatan internasional. Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan event penting bertaraf internasional.
Pada 2013, Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC. TNI dan Kepolisian RI mengerahkan sedikitnya 13 ribu personel untuk mengamankan jalannya acara. Pada 2018, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi Annual Meetings Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Setidaknya 6 ribu personel dikerahkan untuk mengamankan acara.
Guna mensukseskan acara, pemerintah meminta partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia untuk mensukseskan penyelenggaraan G20 Tahun 2022, sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman.
Adapun prosedur keamanan seluruh kegiatan akan merujuk pada prosedur operasi standar (SOP) dan penegasan dari Panglima TNI, Kapolri serta Kepala badan intelijen negara (BIN). Hal tersebut dilakukan karena menyangkut keamanan para kepala negara yang bakal ikut hadir dalam acara.
