12,7 Juta UMKM Sudah Terima Banpres, Masih Ada PNS Daftar BPUM

Masih ada sekitar 100.000 pelaku usaha yang belum mendapatkan banpres.
Image title
20 September 2021, 11:30
UMKM, bansos,
ANTARA FOTO/Anis Efizudin/wsj.
Pekerja menyelesaikan pembuatan meja berbahan limbah kayu Jati Belanda di Galeri Kayuki, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (31/3/2021). Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran senilai Rp15,36 triliun untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bansos Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2021 yang akan diberikan kepada 12,58 juta penerima.

Pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui program bantuan presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021. Program bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi Covid-19.

Per September, sebanyak 12,7 juta pelaku UMKM telah menerima dana BPUM. Dengan demikian masih ada sekitar 100.000 pelaku usaha yang belum mendapatkan BPUM dan ditargetkan akan selesai pada akhir September 2021.

“Realisasi BPUM tahun 2021 sebesar Rp 15,24 triliun yang mencakup 12,7 juta penerima dengan masing-masing menerima dana bantuan sebesar Rp 1,2 juta dan penerima BPUM terbanyak berasal dari Jawa Barat,” kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Eddy Satriya dalam konferensi pers virtual, Senin (20/9).

Adapun, bantuan ini diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro terdampak. Baik kepada pelaku usaha yang sudah menerima bantuan pada tahun lalu, maupun belum, yang sudah diusulkan ataupun yang sedang diproses.

Eddy menyebut, tidak ada kendala selama proses pendaftaran dan pencairan dana bantuan tersebut. Hanya saja, masih ditemukan beberapa oknum yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang ikut mendaftar program bantuan ini. Pasalnya, salah satu persyaratan penerima BPUM yakni bukan termasuk ASN.

Terkait penyaluran bantuan UMKM untuk tahun mendatang, Eddy mengatakan bahwa KemenkopUKM siap untuk menyalurkannya. Namun, keputusan ini masih bergantung kepada anggaran yang akan tersedia nantinya.

“Seandainya memang diminta lagi, kami siap untuk membantu usaha mikro yang kemungkinan besar masih terdampak pandemi dan kami akan coba untuk melaksanakan semaksimal mungkin,” kata dia.

 Sementara itu, Sekretaris Kemenkop UKM (Sesmenkop), Arif Rahman Hakim mengatakan, berdasarkan survei oleh TNP2K, sebanyak 88,5% penerima BPUM memanfaatkan dana bantuan untuk pembelian bahan baku.

“Ini menunjukkan bahwa bantuan modal kerja sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya,” kata Arif.

Ia mengatakan, dalam proses penyaluran dana bantuan, Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM (APIP) terus melalukan pengawalan dan pengawasan. Sehingga apabila dijumpai permasalahan terkait dengan pelaksanaan program BPUM dapat langsung dilakukan upaya-upaya perbaikan.

 BPUM merupakan salah satu program bantuan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 744,75 trilun, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yakni  Rp695,2 triliun.

Per 6 Agustus 2021, Realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp 320,38 triliun, atau 43 % dari pagu anggaran sebesar Rp 744,75 triliun. Hingga 6 Agustus 2021, penyerapan anggaran PEN tertinggi terdapat di klaster perlindungan sosial, yakni mencapai Rp 94,79 triliun, atau 50,8% dari total pagu Rp 186,64 triliun.

Program-program yang termasuk dalam klaster perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/Pangan/Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Diskon Listrik.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait