Unjuk Rasa Anti-Lockdown di Australia Ricuh, 62 Orang Ditangkap

Australia sudah memberlakukan kebijakan lockdown selama 233 hari.
Image title
22 September 2021, 10:07
Australia, lockdown, Covid-19
ANTARA FOTO/REUTERS/Loren Elliott/FOC/sa.
Seorang pejalan kaki menyeberang jalan saat matahari terbenam di pusat kota selama penguncian untuk mengekang penyebaran wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Sydney, Australia, Selasa (14/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Loren Elliott/FOC/sa.

Demo anti-lockdown yang dilakukan warga Melbourne, Australia, berujung ricuh. Polisi menembakkan penyemprot merica dan granat penyengat untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang marah karena sudah 233 hari berada dalam aturan lockdown. Polisi menangkap 62 pengunjuk rasa sebagai buntut dari kerusuhan.

Dilansir dari The Guardian, para pengunjuk rasa yang berpakaian seperti pekerja konstruksi bentrok dengan polisi pada hari Selasa (21/9), mereka juga menyerang petugas, menghancurkan jendela mobil polisi, melempar botol dan batu, serta merusak properti.

Setidaknya ada 2.000 pengunjuk rasa yang sebagian besar dari mereka adalah pemuda.Mereka berbaris melintasi Melbourne, melumpuhkan kota dan menutup jembatan arteri utama sambil meneriakkan bahwa mereka akan terus melakukan unjuk rasa setiap hari hingga pembatasan Covid-19 di Melbourne dicabut.

 Polisi mengatakan sebanyak 62 pengunjuk rasa ditangkap dan tiga petugas polisi terluka bersama dengan seorang jurnalis. Komisaris kepala polisi Victoria Shane Patton mengatakan, petugas menggunakan penyemprot merica, peluru tongkat busa, bom asap dan granat penyengat.

“Amunisi peralatan pengendalian massa ini diperlukan, karena kami tidak dapat membiarkan perilaku seperti ini terus berlanjut,” kata Patton dikutip dari The Guardian, Rabu (22/9).

Patton melaporkan bahwa unjuk rasa akan kembali dilanjutkan pada hari ini (22/9), oleh karena itu ia mengimbau warga untuk tetap berdiam diri di rumah demi keamanan.

Protes dimulai oleh anggota Serikat Konstruksi, Kehutanan, Maritim, Pertambangan dan Energi (CFMEU) yang menolak mandat pemerintah untuk wajib vaksinasi agar mereka terus bekerja di lokasi pembangunan. Serikat pekerja telah mengatakan mendukung anggota yang divaksinasi tetapi menentang vaksinasi menjadi kewajiban.

 Namun, unjuk rasa awal diduga telah dicampuri oleh ekstremis sayap kanan,  termasuk kelompok neo-Nazi dan anti-vaksinasi, yang mengorganisir  demo aksi protes melalui Telegram, Facebook, dan WhatsApp. Banyak dari mereka tiba di protes dengan mengenakan pakaian hi-vis.

"Tidak ada yang diuntungkan dari perilaku seperti ini, Tolong tetap di rumah, kami tidak ingin konfrontasi,” kata dia.

Sementara itu, warga Selandia Baru di luar negeri yang mencoba pulang ke negaranya menghadapi antrian puluhan ribu orang, saat negara itu membuka kembali pemesanan untuk melintasi perbatasan.

Perbatasan negara telah dikontrol secara ketat sejak awal pandemi Covid-19. Di mana hanya warga negara, penduduk tetap, dan sejumlah pekerja penting yang dapat masuk, dan semuanya harus melakukan pemesanan untuk menghabiskan dua minggu di karantina yang diatur pemerintah (MIQ).

Permintaan untuk ruang karantina tersebut telah jauh melampaui permintaan, dengan beberapa migran yang kembali dengan menghabiskan waktu berminggu-minggu menggunakan bot  untuk memastikan bahwa mereka mendapat ruang karantina tersebut.

Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan mengkonfirmasi bahwa 31.800 orang mengantre pada hari Senin (20/9), dan 5.364 di antaranya mendapatkan voucher untuk kamar. Voucher dirilis pada jam 9 pagi dan semuanya habis dalam waktu dua setengah jam.

“Saya ingin meyakinkan masyarakat bahwa masih ada ribuan voucher yang masih harus dikeluarkan hingga akhir tahun. Mereka akan mendapatkan kesempatan lain,” kata kepala gabungan MIQ Megan Main, dalam sebuah pernyataan.

 Saat ini, Selandia Baru masih berjuang untuk menekan penularan virus Covid-19 varian Delta. Penguncian level 4 telah berhasil mengurangi jumlah kasus harian menjadi sekitar 11-24 sehari, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan penularan komunitas.

Pada hari Senin (20/9), perdana menteri Jacinda Ardern mengumumkan bahwa Auckland yang merupakan pusat penularan negara tersebut, akan keluar dari pembatasan level 4 menjadi pembatasan level 3, yang memungkinkan layanan jarak sosial seperti makanan dibawa pulang, pada tengah malam pada hari Selasa.

Seluruh negara berada di level 2 tidak lagi menerapkan lockdown, namun beberapa pembatasan tetap diberlakukan seperti jumlah orang berkumpul dan kewajiban menggunakan masker.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait