Moratorium Belum Jelas, Peremajaan Sawit Digeber Guna Naikkan Produksi

Pemerintah menargetkan peremajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektare dalam waktu lima tahun, dengan target 180.000 hektare per tahunnya.
Image title
23 September 2021, 13:57
sawit, moratorium sawit
ANTARA FOTO/ Akbar Tado/yu/rwa.
Petani merawat bibit kelapa sawit di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (8/4/2021). Permintaan bibit kelapa sawit yang dijual Rp15.000 hingga Rp23.000 per pohon tersebut meningkat selama musim penghujan tahun ini.

Moratorium sawit melarang pengusaha untuk membuka lahan sawit baru. Replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) pun dipilih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas sawit Indonesia di tengah moratorium.

Moratorium pemberian izin perkebunan sawit sudah berjalan selama 3 tahun dan telah berakhir 19 September 2021. Hingga kini, pemerintah belum memberikan keputusan apapun terkait moratorium, apakah akan memperpanjang atau tidak melanjutkan moratorium.

Pemerintah menargetkan peremajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektare dalam waktu lima tahun, dengan target 180.000 hektare per tahunnya.

“Ini penting sekali untuk memastikan moratorium ini terus berjalan. Karena kita tidak bisa mengekstentifikasi area sawit kita, maka fokusnya ada di intensifikasi melalui peremajaan sawit rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dalam acara ‘Moratorium Sawit: Apa Setelah Tenggat 3 Tahun?’, Kamis (23/9).

Jika peremajaan sawit rakyat ini berjalan dengan baik dan mencapai target setiap tahunnya, dengan produktivitas yang akan meningkat nantinya, maka PSR dinilai sama halnya dengan memperluas area perkebunan sawit.

 Terkait peremajaan sawit, pada  Maret lalu, dilakukan Penandatanganan Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Kemitraan.

Dalam keterangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),  kerja sama itu melibatkan enam perusahaan anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan 1 Perusahaan Milik Negara yaitu PTPN VI dengan 18 KUD/Koperasi/Gapoktan anggota dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang berasal dari 6 Kabupaten yaitu Kotabaru (Kalsel), Serdang Bedagai (Sumut), Muaro Jambi dan Merangin (Jambi), Kampar dan Indragiri Hulu (Riau),

Total luas lahan dalam perjanjian PSR ini sebesar 18.821 hektare. Total target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 ditetapkan seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp 5,567 triliun.  

Dalam upayanya untuk melakukan peremajaan sawit, hingga akhir tahun 2020, BPDPKS telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp 5,3 triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektar.

 Kasdi Subagyono mengatakan produktivitas sawit Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. 

Produktivitas sawit Indonesia sekitar 3 sampai 4 ton per hektare setara minyak sawit mentah (CPO). Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan replanting dengan varietas yang produktivitasnya lebih tinggi, yang bisa menghasilkan 5 sampai 6 ton per hectare setara CPO.

“Kita ada pada posisi tidak diperkenankan untuk ekstentifikasi, sementara produktivitas sawit rakyat itu masih kurang. Tentu fokus kita saat ini berkaitan dengan replanting atau peremajaan sawit rakyat,” katanya.

Di luar peremajaan, ia mengatakan  sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) juga membantu kelapa sawit Indonesia semakin dikenal positif di dunia.

 Sebagai informasi, lahan sawit yang mendapatkan sertifikasi melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga Juni 2021 mencapai 5,8 juta hektare. Adapun jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 760 yang terdiri dari 746 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan 4 Koperasi Unit Desa (KUD) plasma.

Terbitnya sertifikasi ISPO dibagi berdasarkan tiga periode. Pertama, periode 2011-2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.19 Tahun 2011 dengan jumlah sertifikat ISPO untuk 127 perusahaan.

Kemudian, periode 2016-2019 berdasarkan Permentan No.11 Tahun 2015 sebanyak 494 sertifikat. Serta periode 2016-2019 berdasarkan Permentan No. 38 Tahun 2020 sebanyak 139 sertifikat.



Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait