Jubir BUMN Meramal Kereta Cepat Jakarta Bandung Balik Modal 40 Tahun

Kementerian BUMN mengatakan proyek moda berbasis rel seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung bukanlah proyek yang mampu balik modal dalam waktu cepat.
Image title
14 Oktober 2021, 21:04
Kereta Cepat Jakarta Bandung, kereta, kereta cepat, BUMN
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.
Foto udara suasana pemasangan rel untuk kereta cepat di depo Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (11/10/2021). PT KCIC mencatat, progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung per minggu keempat September 2021 sudah mencapai 79 persen dengan memprioritaskan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan progres akibat dampak dari COVID-19. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menegaskan Kereta Cepat Jakarta Bandung bukanlah proyek mubazir. Proyek tersebut diperkirakan akan balik modal setelah 40 tahun, seperti halnya proyek infrastruktur moda berbasis rel lainnya.

"Secara konservatif, hitungan sekitar 40 tahunlah, ini mirip-mirip sama MRT (mass rapid transit)," kata Arya Sinulingga, Kamis (14/10).

Dia mengatakan pembangunan proyek moda transportasi berbasis rel atau railway memang tidak akan mengembalikan biaya investasi dalam waktu singkat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara lain termasuk negara maju.

"Hampir semua di dunia namanya railway investasi di kereta seperti itu pasti panjang tidak mungkin pendek. Dan ini umum seperti itu hampir semua negara yang investasi untuk urusan kereta cepat begitu untuk balik modal dan lainnya,"katanya.

 Pernyataan Arya tersebut menanggapi komentar Faisal Basri dalam sebuah diskusi pada Rabu (13/10).  Ekonom senior Universitas Indonesia itu meyakini proyek tersebut tidak ekonomis dan tidak akan balik modal sampai kapanpun.

"Kita menyayangkan omongannya Faisal Basri. Dia salah total yang mengatakan bahwa sampai kapanpun pasti rugi. Kelihatan beliau itu tidak pakai angka tidak pakai analisa hanya subjektifnya saja yang muncul gitu,"tutur Arya.

Dia menambahkan semua pihak seharusnya menunggu dulu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pembengkakan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Audit diharapkan sudah selesai Desember mendatang.

"Kita harus menunggu berapa cost of run nya setelah diaudit BPKP,"katanya.

 Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan mengalami pembengkakan biaya sekitar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 27 triliun. Pada awalnya, proyek tersebut diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar US$6,07 miliar atau Rp 86,8 triliun.

Namun, setelah proyek berjalan, biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp 114,4 triliun.

Sebelumnya, Faisal Basri mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akan membuat negara menanggung beban besar.  Pasalnya, proyek tersebut dinilainya tidak ekonomis dan tidak akan balik modal sampai kapanpun. 

"Nah itu yang harus kita bayar. Sebentar lagi rakyat yang akan membayar kereta cepat. Barang kali nanti ongkosnya Rp 400 ribu sekali jalan dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujar Faisal Basri dalam dialog virtual Gelora Talks 19- Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10).

Faisal menambahkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu contoh proyek mubazir dan lebih menguntungkan investor Cina.

 Dia mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah ditolak dalam rapat koordinasi pemerintah. Kajian yang dilakukan Boston Consulting Group juga menolak proposal proyek tersebut.

Namun, Menteri BUMN pada saat itu, Rini Soemarno tetap bersikukuh untuk merealisasikan proyek kolaborasi Cina dan Indonesia tersebut.

"Ini kesimpulan saya, kesalahan ada di pucuk pimpinan. Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai US$ 150 ribu menolak dua proposalnya tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot dan presiden lebih memilih Rini Soemarno,"tuturnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali menjadi sorotan pekan loalu setelah Presiden Joko Widodomengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Melalui Perpres tersebut, Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk mendukung proyek kereta cepat. 

Penggunaan APBN dikritik banyak pihak karena dari awal Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menggunakan anggaran negara untuk proyek tersebut.

Penggunaan APBN dikhawatirkan tidak hanya berhenti sampai proses konstruksi tetapi akan terus berlanjut sampai operasional.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait