Luhut Bertemu PM Inggris Bahas Potensi Investasi Teknologi Hijau - EBT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Kamis (28/10) siang waktu London.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Perdana Menteri Inggris 10 Downing Street tersebut membahas sejumlah persoalan mulai dari Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP26), KTT G20, penanganan deforestasi, serta kerja sama energi baru dan terbarukan.
KTT COP26 akan berlangsung pada 1-2 November mendatang sementara forum COP26 sendiri berlangsung dari 31 Oktober-12 November. Inggris saat ini memegang presidensi COP26.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam konferensi yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia tersebut.
Dalam pertemuan bersama Luhut, PM Boris Johnson memuji penanganan deforestasi di Indonesia.
“Indonesia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam penanganan deforestasi” kata PM Johnson, dalam siaran pers, Jumat (29/10).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan usulan pembentukan Dialog Tingkat Tinggi antara RI-Inggris serta gugus tugas untuk percepatan implementasi kerja sama RI-Inggris di berbagai bidang.
PM Boris Johnson menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap mekanisme ini, dan secara khusus menyebutkan beberapa area kerja sama seperti teknologi hijau dan energi baru terbarukan.
“Banyak kerja sama yang bisa diimplementasikan segera dan diumumkan nanti pada saat kunjungan PM Boris Johnson ke Indonesia dalam rangka KTT G-20 di Bali” kata Luhut.
Sebelumnya, Luhut juga bertemu dengan mantan PM Inggris Tony Blair. Dalam pertemuan tersebut, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut juga membahas perubahan iklim.
“Indonesia akan menyeimbangkan antara konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas kekayaan alam dan lingkungan untuk berkontribusi pada upaya perubahan iklim, untuk generasi masa depan Indonesia dan dunia," kata Luhut.
Pemerintah Inggris melalui Department for International Development (DfID) telah lama berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam mendukung kerja sama pembangunan rendah karbon (PRK) dan perubahan iklim.
Pada 2011, DfID membentuk UK Climate Change Unit (UKCCU) untuk semakin memperkuat kerja sama di bidang perubahan iklim.
Beberapa proyek terkait perubahan iklim yang dilakukan UKCCU pada periode 2018-2019 adalah dukungan untuk penggunaan lahan hutan di Papua untuk ekonomi berkelanjutan sebesar 3,1 juta poundsterling serta pembangunan ekonomi Hijau di Papua senilau 2 juta poundsterling.
Pada Kamis (28/10), Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins pun meminta Indonesia untuk lebih ambisius dalam menetapkan target pengurangan emisi gas kaca serta memperbesar perannya dalam isu perubahan iklim.
Dengan pasokan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah dan memiliki skala perekonomian yang besar, pemerintah Inggris menilai Indonesia bisa berperan penting dalam menekan emisi karbon dan penanganan perubahan iklim.
Indonesia telah menetapkan target net zero emission pada 2060, termasuk didalamnya adalah dengan mengurangi penggunaan energi fosil di pembangkit listrik.
