Pendanaan SDGs Butuh Rp 67 Ribu Triliun, Swasta Diminta Terlibat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat, kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mencapai Rp 67 ribu triliun.
Namun, masih terdapat selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14 ribu triliun.
"Kebutuhan pendanaan ini akan mengalami peningkatan yang signifikan secara global sebesar 70%," kata Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati, dalam acara Peluncuran Sustainibility Report Danone Indonesia, Senin (20/12).
Vivi mengatakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam menyelaraskan serta mengimplementasikan kebutuhan dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk itu, sinergi dan integrasi yang menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian SDGs menjadi penting," ujarnya.
Lebih lanjut, Vivi mengatakan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, sektor swasta dapat memainkan peran pelaksana.
Mereka bisa mengintegrasikan agenda SDGs dalam menjalankan proses bisnis atau operasional perusahaan, sehingga tercipta sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersifat inklusif, serta mengutamakan perlindungan lingkungan.
Ia mencontohkan Danone Indonesia yang berperan aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah program inisiatif yang dilakukan menjadi bukti kontribusi dan dukungan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Danone Indonesia setiap dua tahun sekali konsisten mengeluarkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) baik dari sisi Danone-AQUA maupun dari Danone SN Indonesia.
