Apindo Susun Rencana Sikapi Anies yang Ngotot Naikkan UMP Jakarta

Selain berdialog kembali dengan pemerintah DKI Jakarta, Apindo juga menyiapkan rencana untuk membawa Anies ke pengadilan.
Image title
27 Desember 2021, 18:38
Anies, upah, upah minimum, pengusaha, apindo
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta akan menggelar rapat besok, Selasa (28/12), untuk menyikapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tetap menaikkan upah minimum (UMP) sebesar 5,1%.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menegaskan kebijakan Anies harus dikoreksi karena melanggar ketentuan.

Sebagai informasi, hari ini, Senin (27/12), Anies Baswedan resmi menetapkani UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854. Upah ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

UMP ini naik sebesar 5,1% , jauh di atas angka yang ditetapkan pada akhir November lalu yakni Rp 4.453.935. Kenaikan UMP ini juga di atas ketetapan pemerintah yakni  sebesar 1,09%.

Advertisement

"Harus (dikoreksi) kita ingin semuanya based on the rule. Besok pagi (kami) akan koordinasi
membahas terkait dengan regulasi tersebut,"tutur Nurjaman, kepada Katadata, Senin (27/12).

 Dia menambahkan Apindo bersama kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) akan mempelajari dahulu terkait keputusan Anies. 

"Kami akan bahas langkah apa yang harus dilakukan dan pendekatan apa yang akan dilakukan. Apakah masih ada ruang yang bisa dibicarakan.  Tapi memang ini harus segera dibahas,"tutur Nurjaman.

Selain melakukan pendekatan dengan pemerintah untuk menemui kesepakatan, Nurjaman mengatakan Apindo Jakarta juga akan merencanakan upaya lain.

Termasuk di dalamnya adalah membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Sebelumnya, Apindo  berencana menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PTUN jika Anies tetap bersikeras mengimplementasikan revisi aturan UMP.

 Pasalnya, revisi aturan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pihak pengusaha.

"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung gugat," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dalam konferensi pers, Senin (20/12).

Sementara itu, dilansir dari Antara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan keputusan pemerintah DKI Jakarta terkait UMP sudah final.

"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," kata Andri  di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, (27/12), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya kenaikan UMP sebesar 5% adalah bentuk keberpihakan pemerintah DKI berpihak kepada semua pihak baik pengusaha maupun pekerja.

 Dalam keputusan itu, pihaknya memberikan ruang kepada perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan saat pandemi Covid-19.

"Terkait pandemi Covid-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang sektornya kebetulan tumbuh. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya tidak mengalami pertumbuhan," katanya.

Dia juga menegaskan UMP 2022 hasil revisi itu dikeluarkan secara sepihak. Penetapan itu didasarkan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri unsur pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha.

Pada saat pembahasan, lanjut dia, tidak ada kata sepakat atau tidak sepakat seperti pada tahun 2021.




News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait