BPDPK Sawit Gelontorkan Rp 3,6 Triliun Untuk Subsidi Minyak Goreng
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menyalurkan dana sebesar Rp 3,6 triliun untuk subsidi minyak goreng. Volume minyak goreng yang akan disalurkan sebanyak 1,2 miliar liter untuk enam bulan ke depan.
"Pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen. Komite pengarah memutuskan BPDPKS untuk menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp 3,6 trilun untuk menutup selisih harga ditambah dengan PPN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu (5/1).
Airlangga mengatakan bahwa, Menteri Perdagangan telah ditugaskan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi terkait harga eceran tertinggi (HET).
Kemudian, BPDPKS juga ditugaskan untuk menyiapkan pendanaan termasuk pembayaran PPN dan mempersiapkan perjanjian kerja sama, serta penetapan surveyor independen.
"Menteri Keuangan juga akan menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga, yang mengadopsi aturan Dirjen Pajak," kata dia.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, saat ini pemerintah masih melaksanakan operasi pasar dengan menyediakan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana.
Minyak goreng tersebut didistribusikan di 47 ribu ritel modern seluruh Indonesia. Ia menyebut, saat ini realisasi penyaluran subsidi minyak goreng sudah mencapai empat juta liter.
Terkait dengan penyaluran subsidi minyak goreng sebanyak 1,2 miliar liter dalam enam bulan ke depan, pemerintah menunjuk lima produsen minyak goreng kemasan terbesar untuk memproduksi dalam waktu dekat.
