RI Bangun Kerja Sama Internasional Kembangkan Listrik Tenaga Nuklir
Pemerintah tengah berupaya menggenjot pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tanah Air. Hal ini sebagai upaya Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya mempunyai target untuk membangun kerja sama internasional dalam pengembangan PLTN di dalam negeri. Sebelumnya, pada 2021 dilakukan pendataan terhadap beberapa vendor PLTN skala kecil beserta teknologi yang digunakan.
Saat ini sudah ada Keputusan Menteri ESDM untuk pembentukan tim penyusun kelembagaan PLTN. "Target untuk PLTN komersial yang dibangun sesuai RPJMN adalah bangun kerja sama internasional," kata Dadan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja dan Rencana Kerja 2022 Subsektor EBTKE, Senin (17/1).
Menurutnya, penentuan lokasi PLTN di Indonesia sendiri saat ini belum ditetapkan. Berdasarkan Kajian dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) serta Badan Litbang Kementerian ESDM, rencana pendirian PLTN di Indonesia akan dilakukan di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan.
"Kami juga terlibat melakukan kajian termasuk di Bangka dan Belitung dan Kalimantan. Tapi memang belum ada penunjukkan lokasinya," ujarnya.
Untuk besaran investasi yang diperlukan dalam pengembangan PLTN di Indonesia, Dadan belum dapat membeberkannya lebih jauh. Hal tersebut tergantung dari teknologi yang akan digunakan dan kapasitas yang akan terpasang.
Meski begitu, dari sejumlah proposal yang masuk ke Kementerian ESDM, beberapa pihak menyampaikan bahwa ongkos produksi listrik dari PLTN cukup menarik. Harga listrik PLTN saat ini di angka US$ 9-10 sen per kilowatt hour (kWh), dan ada yang di kisaran US$ 7 sen per kWh.
"Kajian dari sisi harga sebetulnya sudah mulai menarik, tetapi dari pemerintah sesuai regulasi sekarang, kebijakan secara teknologi harus yang proven," kata Dadan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bakal mengandalkan PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik pada 2045. Pemerintah menargetkan suplai listrik mencapai 4.000 kwh per kapita untuk mencapai Indonesia Emas 2045 atau sebagai top five ekonomi dunia.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mengatakan konsumsi listrik yang dibutuhkan pada 2045 tidak akan cukup dari sektor EBT. "Harus dibantu dengan nuklir yang memang emisi nol," kata Wanhar beberapa waktu lalu.
Pemerintah berupaya supaya PLTN dapat beroperasi tepat mulai 2041. Meskipun langkah ini sebenarnya mundur dari yang pernah ditargetkan pada 2033. "Lebih cepat harus siapkan diri sampai 2060, Indonesia bisa net zero emission," katanya.
