Harga Minyak Goreng Masih Tinggi, Pedagang: Operasi Pasar Tak Efektif
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengatakan operasi pasar yang digelar pemerintah untuk menekan harga minyak goreng belum berhasil, khususnya di pasar tradisional.
Operasi pasar dengan menjual minyak goreng di harga Rp 14.000/kg tersebut juga dinilai tidak efektif untuk menekan harga yang saat ini di rentang Rp 18.000-Rp 20.000/kg.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga minyak goreng curah ada di level Rp 18.800. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek dilego di rentang Rp 20.500 sampai Rp 21.150.
"Kami rasa memang perlu kajian ulang terkait penentuan harga ini karena peru mengundang seluruh stakeholder, tidak hanya di wilayah produsen," kata Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan kepada Katadata, Selasa (18/1).
Sebagai informasi, pekan lalu, pemerintah mulai gencar melakukan operasi pasar dengan mendistribusikan minyak goreng murah bersubsidi harga Rp 14.000/kg.
Pemerintah akan menggelontokan 1,2 miliar liter minyak goreng selama enam bulan ke depan untuk menekan harga komoditas tersebut.
Reynaldi menjelaskan penentuan harga operasi pasar seharusnya juga memperhatikan daya beli masyarakat.
Dia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari pedagang dari harga operasi pasar yang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.
Menurutnya, sejauh ini, pemerintah lebih banyak menggelar operasi di retail modern. Sementara operasi pasar minyak goreng di pasar tradisional masih terbatas.
Operasi pasar akan efektif jika dilakukan di pasar-pasar tradisional yang jumlahnya mencapai 14.350.
Seperti diketahui, kenaikan harga minyak goreng telah berlangsung sejak awal 2021 dan menembus level Rp 20 ribu pada akhir 2021.
Hal itu disebakan oleh tumbuhnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global.
Sebagai informasi, harga rata-rata CPO global sepanjang 2021 di atas US$ 1.000 per ton. Harga tertinggi terjadi pada Oktober 2021 atau senilai US$ 1.390 per ton.
Reynaldi menilai solusi penurunan harga minyak goreng harusnya lebih melibatkan pasar lokal.
Dia juga meminta pemerintah untuk memiliki keberpihakan yang kuat dan jelas dalam penentuan harga operasi minyak goreng.
Reynaldi juga menilai saat ini ada kebijakan yang tumpang tindih dalam penentuan harga operasi pasar minyak goreng.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7-2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, harga minyak goreng untuk konsumen ditetapkan Rp 11 ribu per liter.
Sementara itu, harga operasi pasar minyak goreng yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000.
"Kalaupun naik, (harganya) tidak terlalu tinggi dan harga masih bisa dijangkau. Karena tren dunia juga mengalami kenaikan, pemerintah seharusnya lebih pro terhadap rakyat," ujar Reynaldi.
Reynaldi mengatakan pedagang pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhadap pemerintah dapat menurunkan harga minyak goreng sebelum masuk bulan Ramadhan.
Pasalnya, secara historis, konsumsi masyarakat selalu meningkat pada Bulan Suci.
Di sisi lain, Reynaldi mengusulkan agar regulator dapat memetakan wilayah produksi di dalam negeri untuk menghadapi isu produksi dan distribusi di masa depan.
Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan tata niaga nasional untuk menahan lonjakan harga yang kerap terjadi setiap tahun.
"Pergantian tahun ini tidak hanya migor yang mengalami kenaikan cukup fantastis. Kami lihat ada cabe rawit merah yang terpantul tinggi mencapai Rp 125 ribu per kilogram (Kg), kemudian telur juga demikian mencapai Rp 30 ribu per Kg," kata Reynaldi.
