Kementerian PUPR Ajukan Anggaran Baru Pembangunan IKN Rp46 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 46 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Namun, anggaran tersebut di luar alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada pagu tahun 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan usulan anggaran tersebut kini sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggaran sebesar Rp 46 triliun akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di ibu kota baru.
Dia menjelaskan anggaran sebesar Rp 46 triliun tersebut di luar alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang mencapai Rp 100,59 triliun.
"Sampai saat ini tidak ada anggaran di (Kementerian) PUPR untuk IKN, karena memang di dalam surat Menkeu dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa alokasi di 2022 di luar IKN dan bencana alam,"kata Basuki dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (25/1).
Dia menambahkan KemenPUR tengah menyusun kebutuhan anggaran untuk membangun kawasan pusat pemerintahan untuk periode 2022-2024.
"Jadi saat ini kami sedang menyusun (anggaran) dan diusulkan ke Menkeu sampai 2022-2024 untuk kawasan inti,"tambahnya.
Adapun, beberapa infrastruktur dalam KIPP yang rencananya akan dibangun adalah kantor presiden, kantor wakil presiden, gedung DPR, gedung MPR, jalan, penyediaan air baku, air minum, serta listrik.
Basuki menjelaskan pihaknya juga belum mengetahui sumber anggaran tersebut, termasuk apakah nantinya anggarannya diambil dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kami sebagai user, apakah (dananya akan dari) PEN (Pemulihan Ekonomi Negara) atau dari mana saya tidak mengerti," kata Basuki.
Basuki menilai anggaran pembangunan ibu kota baru tidak mungkin akan dibebankan sepenuhnya pada anggaran Kementerian PUPR.
Anggaran pembangunan ibu kota baru juga tidak akan menggaggu pos-pos anggaran di KemenPUPR.
Jika nantinya terjadi pengalihan anggaran atau refocusing terhadap anggaran Kementerian PUPR, Basuki berkomitmen untuk menjaga anggaran yang diperuntukkan untuk program kerakyatan.
