Pemerintah Persilakan Komnas HAM Selidiki Kasus Kekerasan di Wadas
Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan secara bebas atas insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Jaleswari juga mempersilakan Komnas HAM mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.
Selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.
“Pemerintah membuka akses luas bagi Komnas HAM. Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran,” tutur Jaleswari, dalam siaran pers, Jumat (11/2).
Jaleswari menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi terkait insiden Wadas, pada hari ini, Jumat (11/2).
Rapat tersebut melbatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kantor Staf Presiden.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD serta Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Rapat membahas penanganan insiden di Wadas mulai teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
Di kesempatan yang sama, baik Menkopolhukam dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan juga sepakat pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan Waduk Bener.
