Waspada, BI Terus Pantau Rencana Tapering Off The Fed Bulan Depan

BI optimis jika dampak tapering off kali ini tidak akan begitu signifikan dibandingkan pengetatan stimulus pada tahun 2013.
Image title
Oleh Abdul Azis Said
19 Oktober 2021, 18:16
tapering off, Fed, BI
federalreserve.gov
Gedung The Fed Marriner S. Eccles

 Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan pihaknya terus memantau perkembangan rencana tapering off alias pengetatan stimulus bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).

Tapering off rencananya akan dimulai paling cepat pertengahan bulan depan atau pada Desember 2021.

"Tentu saja itu terus kita pantau, tiap minggu setiap hari selasa kita memantau dan membahasnya bagaimana perkembangan dan respon yang harus ditempuh," kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI edisi Oktober, Selasa (19/10).

Dia mengingatkan tapering off bukan berarti kenaikan suku bunga, melainkan hanya pengurangan pembelian aset.

The Fed rutin membeli aset pemerintah senilai US$ 120 miliar, kemudian akan dikurangi secara bertahap US$ 15 miliar melalui tapering tersebut. 

 Notulen rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis pekan lalu menunjukkan The Fed berencana memulai tapering off paling cepat pertengahan bulan depan atau Desember 2021.

The Fed juga tetap pada rencana awal akan mengakhiri pembelian aset pada pertengahan 2022.

Di sisi lain, pasar juga mengantisipasi The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat. Pasalnya, separuh anggota komite FOMC melihat suku bunga bisa dilakukan pada tahun 2022, lebih awal dari perkiraan sebelum akan dimulai tahun 2023.

Sentimen percepatan kenaikan suku bunga ini seiring kondisi inflasi tinggi yang diramal masih bertahan hingga tahun depan.

Kendati tapering off kemungkinan akan dimulai kurang dari sebulan lagi, Perry optimis  jika dampak tapering off kali ini tidak akan begitu signifikan dibandingkan pengetatan stimulus pada tahun 2013.

 Kondisi saat itu kemudian menyebabkan apa yang dikenal sebagai taper tantrum di mana pasar saham, bond, dan mata uang sangat bergejolak.

Menurut Perry, setidaknya ada tiga faktor yang diyakini bisa mengurangi dampak tapering off.

Pertama, komunikasi The Fed terkait rencana tapering sudah diartikulasikan secara jelas. Kondisi ini membuat pasar mampu membaca rencana tapering tersebut.

Hal ini berbeda dengan taper tantrum 2013 dimana pengetatan dilakukan secara mendadak dan menimbulkan shock.

Saat itu yield obligasi Amerika Serikat atau US Treasury bahkan sempat menyentuh 3,5% hanya dalam kurun waktu satu hingga dua bulan.

Sebaliknya yang terjadi pada sekarang ini, yield memang terpantau sempat menyentuh level tertinggi 1,61% pekan lalu, namun sudah berangsur turun.

Pasar menurutnya sudah mampu melihat berbagai indikator yang ditetapkan untuk memulai tapering.

 The Fed berulang kali mengatakan jika mereka memperhatikan kondisi perbaikan tenaga kerja serta inflasi sebelum mengakhiri periode kebijakan moneter longgar.

Kedua, Perry menyebut pihaknya sudah menyediakan skema untuk merespon tapering yakni melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas rupiah. Selain itu stabilitas dengan intervensi moneter juga dilakukan untuk menjaga yield SBN agar tidak naik.

"Pada Februari lalu ada respon atas kondisi lain, ini kemudian menekan nilai tukar dan juga menyebabkan kenaikan yield SBN sampai 6,7%. Namun dengan langkah-langkah stabilisasi oleh BI dan pemerintah kemudian bisa membaik," katanya.

Ketiga, kondisi ketahanan eksternal Indonesia saat ini dinilai lebih baik dibandingkan pada saat taper tantrum 2013.

 Defisit transkasi berjalan (CAD) tahun ini diprediksi akan terus turun. Berbeda dengan tahun 2013 dimana defisit pada transaksi berjalan sempat melampaui 3%.

"CAD diperkirkaan lebih rendah pada tahun 2021, dari perkiraan awal negatif 0,6% sampai 1,3%, proyeksi terbaru CAD menjadi 0-0,8%," kata Perry.

Selain itu, dari posisi cadangan devisa saat ini juga cukup besar yakni US$ 146,9 miliar, rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Nilai ini setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait