Dana PEN Rp33 T Dialihkan untuk Suntik BUMN hingga Proyek Kereta Cepat

Pemerintah juga memanfaatkan Rp 20,1 triliun dana Saldo Anggaran Lebih untuk menyuntik PMN, termasuk kepada PT KAI. Perusahaan tersebut akan memakai dana PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Image title
8 November 2021, 19:24
kereta cepat, proyek kereta cepat jakarta -bandung, pmn bumn, sri mulyani, bumn, dana pen
Kementerian Perhubungan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung, di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016)

Pemerintah terus merealokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Salah satunya untuk tambahan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga atau badan negara lainnya, termasuk Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap akan menarik Rp 33 triliun dana cadangan PEN untuk tambahan modal kepada BUMN dan lembaga atau badan negara lainnya.

Ia merincikan anggaran Rp 33 triliun itu akan mengalir sebagai PMN kepada dua BUMN dan dua lembaga lainnya.

Adapun rinciannya yakni Rp 17 triliun untuk dua BUMN karya dan Rp 16 triliun untuk lembaga atau badan lain. Dua BUMN karya tersebut yakni PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 9,1 triliun dan PT Waskita Karya Rp 7,9 triliun.

 "Ada Rp 9,1 triliun untuk HK. Kalau PMN dalam APBN sebesar Rp 6,2 triliun untuk pengerjaan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang sumbernya dari cadangan PEN ini untuk empat ruas tol," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Senin (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan empat ruas yang akan dikerjakan Hutama Karya dari tambahan PMN itu antara lain, Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Kuala Tanjung-Prapat, dan Binjai-Langsa.

Sementara suntikan kepada Waskita Karya dipakai untuk memperkuat permodalan dalam penyelesiaan tujuh ruas tol.

Adapun proyek tersebut mencakup Kayu Agung-Palembang-Betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan -Probolinggo dan Pejagan-Pemalang.

Sementara lembaga atau badan lainnya yang menerima suntikan dana segar Rp 16 triliun, yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau INA mendapat suntikan Rp 15 triliun. Badan Bank Tanah juga akan mendapat pendanaan Rp 1 triliun.

Suntikan kepada INA dipakai untuk pemenuhan kebutuhan modal lembaga sebesar Rp 75 trilun yang dipenuhi secara bertahap.

Adapun Rp 30 triliun dari modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah telah menyetor Rp 15 triliun pertama tahun lalu dan Rp 15 triliun yang dipenuhi tahun ini. Sedangkan Rp 45 triliun sisanya dari saham-saham BUMN yang dimasukkan ke INA.

Suntikan kepada INA juga akan dipakai untuk permodalan awal. "Secara UU modal awal dibutuhkan Rp 2,5 triliun, namun kami dengan Menteri ATR/BPN memulainya dengan Rp 1 triliun dulu pada tahun 2021," kata Sri Mulyani.

Selain merogoh anggaran PEN, pemerintah juga memanfaatkan Rp 20,1 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menyuntik PMN kepada dua BUMN dan satu badan atau lembaga lainnya.

PMN kepada BUMN melalui sumber ini akan mencapai  Rp 16,8 triliun dan sisanya untuk badan atau lembaga lainnya.

Adapun BUMN yang mendapat tambahan pendanaanya yaitu Hutama Karya sebesar Rp 9,9 triliun dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp 6,9 triliun.

Sri Mulyani mengatakan suntikan kepada Hutama Karya dipakai untuk menyelesaikan enam ruas proyek jalan tol trans Sumatera (JTTS).

Ruas tersebut mencakup Binjai-Langsa, Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Tb Tinggi-Prapat, Sigli-Banda Aceh dan Pekanbaru-Padang.

Sementara itu, PT KAI akan memakai  dana tersebut untuk dua kebutuhan.

Pertama, untuk proyek light rail transit (LRT) Jabodebek yang mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 2,6 triliun.

Kedua, untuk kereta cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi based equity sebesar Rp 4,3 triliun.

"Ini proyek KCJB yang tadinya Business-to-Business, dimana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban, namun karena PT KAI mengalami pukulan dari situasi Covid, jumlah penumpangnya merosot tajam, maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awalnya tidak bisa dipenuhi oleh mereka," kata Sri Mulyani.

Sementara sisanya Rp 3,3 triliun akan diberikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Ini dipakai untuk mendukung pengadaan sebagian tanah untuk kelanjutan proyek JTTS tahap 1.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait