Sri Mulyani Klaim Utang RI Lebih Terkendali Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani meminta masyarakat untuk tidak melihat APBN hanya dari sisi peningkatan utang. APBN selama pandemi sudah berfungsi menopang perekonomian.
Image title
24 Januari 2022, 16:29
Sri Mulyani, utang, APBN
smindrawati/instagram
Sri Mulyani

Utang pemerintah terus menanjak terutama selama pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang pemerintah Indonesia lebih terkendali dibandingkan negara lain, tidak terkecuali negara maju.

Utang pemerintah sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp 6.908,87 triliun.

Nilai tersebut naik 13,7% dibandingkan akhir tahun 2020. Angka tersebut juga naik 44,6% dibandingkan kondisi sebelum pandemi atau pada akhir 2019.

"Meskipun tadi Pimpinan (Komisi IV DPD RI) menekankan mengenai utang yang cukup banyak, namun kalau dibandingkan negara-negara di dunia, kenaikan defisit kita dan kenaikan utang kita jauh lebih terukur bahkan dibandingkan baik dengan negara maju maupun emerging," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPD RI, Senin (24/1).

Advertisement

Bendahara negara itu menyayangkan, atensi publik banyak yang kerap melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dari sisi peningkatan utang.

Padahal menurutnya APBN juga berperan dalam merespon penanganan pandemi selama dua tahun terakhir. 

Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan APBN selama musim pandemi telah menjalankan fungsinya dengan hasil yang diklaimnya relatif baik.

Alih-alih melihat hanya dari sisi kenaikan utang, menurutnya pengelolaan APBN juga perlu melihat dampaknya kepada pemulihan ekonomi.

Mantan Managing Director World Bank tersebut mengatakan kontraksi ekonomi RI diklaim lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

Pemulihan ekonominya juga lebih cepat dengan  defisit APBN yang terukur.

Sebagai informasi, realisasi defisit APBN tahun 2021 menembus Rp 783,7 triliun.

Ini berarti realisasi defisit tahun lalu Rp 222,7 triliun lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan atau hanya 77,9% dari yang ditetapkan.

Rasio defisit  APBN pada tahun 2021 terhadap produk Domestik Bruto (PDB) juga lebih kecil yaitu 4,65% dibandingkan target 5,7%. 

"Kalau tadi pimpinan menanyakan soal kenaikan jumlah utang, negara lain itu naiknya berapa defisitnya, mereka ada yang tadi defisitnya di 3% menjadi 15%  terhadap PDB lonjakannya loncat banget," kata Sri Mulyani.

 Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut pengelolaan APBN selama dua tahun pandemi ini juga telah menahan beban yang besar, termasuk ke pemerintah daerah sehingga beban ke pemerintah daerah juga bisa diminimalisir.

Hal ini tercermin dari, transfer ke daerah yang menjadi penyumbang terbesar belanja bagi daerah. 

Transfer daerah hanya turun 6,2% di tahun pertama pandemi, padahal saat itu pendapatan negara anjlok 19,6%. 

"Inilah kenapa saya sampaikan bahwa semua melihatnya obses ke utang tidak melihat bahwa APBN kerja luar biasa mengabsorb shock yang besar," kata Sri Mulyani.

 Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah sampai akhir tahun 2021 menyentuh Rp 6.908,87 triliun.

Nilai tersebut bertambah Rp 195 triliun atau kenaikan 3% dari November 2021, serta meningkat 13,7% dibandingkan akhir tahun 2020.

Adapun utang pemerintah dibagi atas dua jenis, utang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman.

Utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,15% dari seluruh komposisi utang akhir tahun 2021, sementara sisanya berupa pinjaman.

Utang pemerintah berbentuk SBN mencapai Rp 6.090,31 triliun atau bertambah Rp 200 triliun dari bulan sebelumnya.

Adapun utang berbentuk SBN terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.822,87 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.267,44 triliun.

Pemerintah juga memiliki utang berbentuk pinjaman sebesar Rp 818,56 triliun atau 11,85% dari total utang akhir tahun lalu.

Pinjaman pemerintah ini menyusut Rp 4,95 triliun dari November 2021.  Pinjaman pemerintah terdiri atas pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 805,31 triliun. 

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait