Sri Mulyani Klaim Utang RI Lebih Terkendali Dibandingkan Negara Maju
Utang pemerintah terus menanjak terutama selama pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang pemerintah Indonesia lebih terkendali dibandingkan negara lain, tidak terkecuali negara maju.
Utang pemerintah sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp 6.908,87 triliun.
Nilai tersebut naik 13,7% dibandingkan akhir tahun 2020. Angka tersebut juga naik 44,6% dibandingkan kondisi sebelum pandemi atau pada akhir 2019.
"Meskipun tadi Pimpinan (Komisi IV DPD RI) menekankan mengenai utang yang cukup banyak, namun kalau dibandingkan negara-negara di dunia, kenaikan defisit kita dan kenaikan utang kita jauh lebih terukur bahkan dibandingkan baik dengan negara maju maupun emerging," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPD RI, Senin (24/1).
Bendahara negara itu menyayangkan, atensi publik banyak yang kerap melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dari sisi peningkatan utang.
Padahal menurutnya APBN juga berperan dalam merespon penanganan pandemi selama dua tahun terakhir.
Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan APBN selama musim pandemi telah menjalankan fungsinya dengan hasil yang diklaimnya relatif baik.
Alih-alih melihat hanya dari sisi kenaikan utang, menurutnya pengelolaan APBN juga perlu melihat dampaknya kepada pemulihan ekonomi.
Mantan Managing Director World Bank tersebut mengatakan kontraksi ekonomi RI diklaim lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain.
Pemulihan ekonominya juga lebih cepat dengan defisit APBN yang terukur.
Sebagai informasi, realisasi defisit APBN tahun 2021 menembus Rp 783,7 triliun.
Ini berarti realisasi defisit tahun lalu Rp 222,7 triliun lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan atau hanya 77,9% dari yang ditetapkan.
Rasio defisit APBN pada tahun 2021 terhadap produk Domestik Bruto (PDB) juga lebih kecil yaitu 4,65% dibandingkan target 5,7%.
