- Pengajuan PKPU dan kepailitan melonjak di masa pandemi Covid-19.
- Pengusaha mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu moratorium pengajuan PKPU dan kepailitan.
- Melonjaknya pengajuan PKPU dianggap tidak menyehatkan perusahaan, tapi sebagian menganggap PKPU jalan terbaik.
Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan di pengadilan niaga melonjak selama dua tahun terakhir. Para pengusaha menganggap lonjakan kasus sudah tidak menyehatkan, namun sejumlah kalangan seperti kreditor menilainya sebagai jalan tengah. Pengusaha meminta agar pemerintah segera bertindak untuk menghentikan lonjakan PKPU untuk menjaga iklim dunia usaha di tengah pandemi.
Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dihimpun dari lima pengadilan niaga di Indonesia, terdapat 1.298 proses pengajuan PKPU dan kepailitan sepanjang tahun 2020-Agustus 2021. Padahal, pada periode 2018-2019, lima pengadilan tersebut hanya memproses kasus PKPU dan kepailitan sebanyak 959 kasus.
Lima pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,Pengadilan Negeri Semarang,Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Medan.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan paling banyak, yakni 863 pada 2020-Agustus 2021. Pada 2018-2019, mereka hanya menerima 576 kasus. Pengadilan Negeri Surabaya menangani 201 gugatan terkait PKPU dan kepailitan pada 2020-Agustus 2021. Pada tahun 2018-2019, mereka hanya menerima 175 pengajuan.
Tidak hanya perusahaan kecil, beberapa perusahaan besar terdaftar sebagai pemohon seperti Bank Permata, PT Pan Brothers, dan Bank QNB Indonesia. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Pollux Aditama Kencana terdaftar sebagai termohon sekitar 10 perkara PKPU sepanjang tahun ini.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya pun tercatat sebagai termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Waskita Karya Precast, misalnya, mendapat gugatan tiga kali setahun ini dari enam pemohon termasuk oleh PT Tatchi Engineering Indonesia dan PT Dwi Karya Prima.
Pengusaha Meminta Moratorium PKPU
Apindo pada konferensi pers pekan lalu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) moratorium PKPU dan kepailitan.
Sebelumnya, pada rapat kerja nasional Apindo akhir Agustus, mereka sudah melayangkan permintaan serupa secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami lihat bahwa pengajuan PKPU dan kepailitan ini sudah pada taraf tidak dalam kondisi untuk menyehatkan perusahaan. Tetapi berujung pada kepailitan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, dalam konferensi pers, Selasa (7/9).
Apindo menilai peningkatan kasus PKPU dan kepailitan selama Pandemi Covid 19 terhadap perusahaan perusahaan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi tinggi yang dibangkrutkan / dipailitkan telah menimbulkan kondisi "kedaruratan nasional".
Jika perkara PKPU dan kepailitan terus melonjak, Hariyadi mengkhawatirkan ikim bisnis di Indonesia akan terganggu, makin banyak perusahaan yang berhenti beroperasi, serta jumlah pengangguran akan bertambah mengingat banyak perusahaan yang bisa berhenti beroperasi karena dipailitkan.
Apindo menyoroti sejumlah persoalan dalam kasus PKPU dan kepailitan yang dianggap memberatkan pengusaha. Di antaranya syarat permohonan PKPU dan kepailitan yang terlalu mudah, termasuk tidak adanya batasan nilai tagihan yang diajukan, tidak adanya aturan dan jeda batas waktu pengajuan pada kasus yang sama sehingga permohonan bisa dilakukan berkali-kali, serta tidak adanya tes insolvensi dalam penetapan kepailitan.
Persoalan lain yang disorot adalah tidak berlakunya perjanjian bisnis antara kreditur dan debitur jika terjadi sengketa serta sistem pemungutan suara yang tidak adil dalam menentukan kepailitan. "Pengajuan bisa berulang-ulang. Perusahaan yang sehat pun bisa "dikerjain" dan benar-benar jadi bangkrut. Kreditur dan vendor serta customer mereka jadi takut karena mereka dianggap bermasalah," kata Hariyadi.
Ekawahyu Kasih, anggota Satgas Kepailitan dan PKPU dari Apindo mengatakan tidak adanya batasan jumlah piutang sebagai dasar permohonan kepailitan juga membuat pengajuan kasus PKPU marak. Perusahaan juga akan terganggu operasionalnya jika digugat berkali-kali.
PT Sri Rejeki Isman (Sritex) misalnya memiliki total utang Rp 20 triliun, dan anak perusahaannya diajukan PKPU oleh krediturnya yaitu CV. Prima Karya untuk utang sebesar Rp 5,5 miliar atau 0,055% dari total utang Sritex. Gugatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim.
PT Ace Hardware, pada 6 Oktober 2020 dan 27 Mei 2021 diajukan permohonan PKPU sebanyak dua kali dengan utang senilai Rp 10 juta. Tidak adanya upaya hukum jika perusahaan sudah diputuskan pailit juga memberatkan dunia usaha karena mereka akan berhenti beroperasi padahal masih memiliki potensi untuk bangkit.
"PKPU yg diajukan oleh kreditur memungkinkan terjadinya proses PKPU dengan tujuan untuk menutup usaha debitur" ujar Ekawahyu.
Dia mencontohkan Sritex dan anak perusahaannya yang saat ini berada dalam masa perpanjangan PKPU sampai dengan tanggal 21 September 2021 akibat permohonan dari CV. Prima Karya yang memiliki tagihan sebesar Rp 5,5 miliar. Sritex akan menghadapi konsekuensi jatuh pailit tanpa dapat mengajukan upaya hukum apapun jika proposal perdamaian ditolak melalui sistem pemungutan suara.
Persoalan pemungutan suara juga dikritik Apindo karenda dinilai tidak adil. Sistem pemungutan suara dalam PKPU dan Kepailitan dilakukan secara terpisah antara kreditur separatis dan kreditor konkuren.
Persetujuan perpanjangan PKPU atau proposal perdamaian harus memenuhi persetujuan kelompok kreditur separatis dan kelompok kreditur konkuren sehingga dapat terjadi jumlah kreditur dengan piutang minoritas dapat menyebabkan debitur pailit.
Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur jenis kreditor yakni kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya.
Kreditur preferen adalah mereka yang mempunyai hak prioritas atau diistimewakan. Termasuk dalam kelompok ini adalah pekerja/buruh. Sementara itu, kreditur konkuren adalah yang tidak termasuk dalam kreditur separatis dan kreditur preferen tetapi mereka berhak menagih debitur karena memiliki perjanjian utang-piutang.
Tidak adanya tes insolvensi dalam kasus PKPU dan kepailtian juga dinilai memberatkan perusahaan. Padahal tes tersebut diperlukan untuk mengukur kemampuan operasional perusahaan sebelum dinyatakan pailit. Sejumlah negara seperti Singapura, Amerika Serikat, India, Australia, Thailand, Belanda, dan Inggris juga telah menerapkan tes insolvensi.
Saat ini, ketetapan dalam keadaan insolvensi berdasarkan perkiraan dan pemungutan suara bisa saja subjektif. UU No. 37 Tahun 2004 pasal 178 menyebutkan jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima.
