PM Inggris Terancam Kalah Pemilu, Nasib Brexit Jadi Tak Pasti

Hasil pemilu dinilai membawa ketidakpastian bagi Inggris, mengingat perundingan formal mengenai Brexit akan dimulai dalam 10 hari. Mata uang pound pun melemah.
Maria Yuniar Ardhiati
9 Juni 2017, 18:41
Theresa May
REUTERS/Toby Melville

Hasil pemilihan legislatif di Inggris tampaknya di luar perkiraan. Penghitungan sementara menunjukkan, Partai Konservatif gagal menguasai kursi mayoritas parlemen sehingga bisa mengancam posisi Perdana Menteri Theresa May. Kondisi ini akan memicu ketidakpastian nasib keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Para pengamat sepakat hasil pemilu Inggris kali ini berdampak buruk bagi sang perdana menteri. “Ini kekacauan besar bagi otoritas personalnya di seluruh negara dan Partai Konservatif,” kata mantan editor bidang politik The Independent, Jane Merrick, seperti dilansir CNN, Jumat (9/6).

(Baca: Efek Brexit, Inggris Alami Pertumbuhan Terlambat Sejak 2009)

Penghitungan terakhir yang dilakukan BBC memperlihatkan Partai Konservatif hanya akan mendapatkan 318 dari 650 kursi Parlemen, atau kehilangan 13 kursi. Sementara itu Partai Republik diperkirakan meraup 30 tambahan kursi menjadi 262 kursi.

Yang menjadi pertanyaan kunci berikutnya dalam beberapa hari mendatang adalah langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam negosiasi Brexit, dengan atau tanpa May sebagai perdana menteri.

Hasil pemilu dinilai membawa ketidakpastian bagi Inggris, mengingat perundingan formal mengenai Brexit akan dimulai dalam 10 hari. Mata uang pound pun melemah sebagai dampaknya.

May pernah menjanjikan Inggris tetap keluar dari Uni Eropa dengan cara “kasar”, jika tidak ingin melalui negosiasi. Ia bahkan bersumpah membawa Inggris keluar dari pasar tunggal Uni Eropa, dan mengubah hubungan perdagangan Inggris dengan berbagai mitra secara radikal.

Hasil pemilu Inggris itu dianggap merupakan sebuah "kekacauan". Merrick menyebut May hanya mementingkan kepemimpinannya yang “kuat dan stabil” dalam pemilu kali ini. May telah menjadikan pemilu sebagai referendum dengan menggelar pemilihan umum sekarang atau lebih cepat tiga tahun daripada yang disyaratkan oleh undang-undang.

Ia pun percaya diri akan mampu mengungguli pesaingnya, pemimpin Partai Buruh yaitu Jeremy Corbyn. May memperkirakan, pemilu kali ini akan fokus pada persoalan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Namun, dia salah berhitung. Isu tersebut pudar menyusul dua aksi teror mematikan yang terjadi di Manchester dan London, dalam masa kampanye May.

Dua serangan tersebut membuat May berada di bawah pengawasan keamanan nasional akibat kebijakan yang dikeluarkannya semasa menjabat menteri dalam negeri. Ia menjabat menteri dalam negeri selama enam tahun dalam kepemimpinan mantan perdana menteri, David Cameron.

Aksi teror di Manchester dan London pun memicu perdebatan tentang kekuatan kepolisian setempat untuk menghadapi teroris. Jumlah polisi di Inggris dipangkas 20.000 orang selama May menjadi menteri dalam negeri.

Simpati terhadap May pun berkurang akibat dua aksi teror yang terjadi setelah ia melakukan kampanye. Suara untuk Partai Konservatif juga diperkirakan menyusut. (Baca: Perusahaan Besar Inggris Mulai Rasakan Dampak Buruk Brexit)

Partai Konservatif memang masih berpeluang meraih mayoritas kursi di Parlemen. Namun, jika hal ini terjadi, Partai Konservatif akan mendapat banyak cacian karena memaksakan kekuasaan May.

Bahkan, sejumlah tokoh senior Partai Konservatif terang-terangan berspekulasi bahwa May bisa saja mengundurkan diri, kurang dari setahun setelah mengambil alih posisi David Cameron menjadi perdana menteri. Cameron melepaskan posisinya setelah Inggris menyatakan keinginannya keluar dari Uni Eropa.

Mantan menteri keuangan Inggris sekaligus politikus dari Partai Konservatif, George Osborne, menyebut hasil sementara pemilu saat ini sebagai “kekacauan” bagi partainya. Anggota parlemen dari Partai konservatif, Anna Soubry, menyatakan May harus mempertimbangkan posisinya.

(Baca: Pengekspor Pekerja, Polandia Paling Terpukul Dampak Brexit)

Setelah hasil pemilu diumumkan, May memberikan pidato. “Sekarang, yang dibutuhkan negara ini adalah stabilitas,” ujarnya seperti dilansir CNN, Jumat (9/6). Pernyataan May tersebut mengindikasikan niatnya untuk tetap menjalankan pemerintahan, bahkan jika partainya gagal memperoleh suara mayoritas.

Namun, Corbyn menyatakan hasil pemilu menunjukkan May telah kehilangan mandatnya dan harus meninggalkan kursi perdana menteri.

Video Pilihan

Artikel Terkait