Menteri PUPR Buat Tim Penangkal Konsultan Nakal Proyek Strategis

Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional akan banyak bergerak dalam advokasi serta pemberdayaan unit untuk setiap proyek strategis nasional.
Ameidyo Daud Nasution
2 Juni 2017, 17:06
Pembangunan JJLS Yogjakarta
ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Pekerja mengoperasikan alat berat menggarap proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tahap kedua di Desa Parangtritis, Kretek, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (16/3).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN). Tujuannya untuk memastikan pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional selesai tepat waktu.

“Untuk cek lapangan apakah sudah sesuai rencana, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi seperti dikutip laman Kementerian PUPR, Jumat (2/6). (Baca: Masih Tunggu Sertifikasi, Proyek 9 Bendungan Belum Dilelang)

Tim tersebut akan dipayungi Peraturan Menteri PUPR Nomor 316/KPTS/M/2017. Diketuai mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono, tim ini berwewenang memasukkan konsultan dengan kinerja buruk ke dalam daftar hitam (black list)

Selain itu, tim juga bisa memberikan penilaian kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta satuan kerja (Satker) berdasarkan kinerja mereka. (Baca: BI-Kementerian PUPR Bangun Sistem Transaksi Elektronik Jalan Tol)

Taufik mengungkapkan, tim akan banyak bergerak dalam advokasi serta pemberdayaan unit untuk setiap proyek strategis nasional. "Karena biasanya (yang dihadapi) mereka proses memanajeri serta keputusan dalam proyek spesifik," ujarnya.

Menteri Basuki menjelaskan, saat ini satker serta PPK di lapangan masih membutuhkan pembinaan dalam hal manajerial serta pelaksanaan konstruksi fisik. “Jangan ragu-ragu mem-black list jika konsultan bekerja kurang baik, bendungan yang fondasinya salah, dan memastikan konsultan menegur kontraktor yang melakukan,” katanya.

(Baca: Hingga Mei, Realisasi Subsidi Program Sejuta Rumah Baru 3,2 Persen)

Beberapa proyek strategis nasional yang berada di bawah Kementerian PUPR antara lain proyek 47 ruas jalan tol, pembangunan 65 bendungan, tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan sanitasi, serta program sejuta rumah.

Beberapa PSN yang ada di bawah Kementerian PU sendiri antara lain proyek pekerjaan 47 ruas jalan tol, pembangunan 65 bendungan, 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan sanitasi, hingga program sejuta rumah.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait