Jokowi Berniat Boikot Israel, Pengusaha Tidak Khawatir

Nilai perdagangan Indonesia-Israel masih relatif kecil. "Pengaruhnya kecil, tidak signifikan"
Maria Yuniar Ardhiati
8 Maret 2016, 18:28
jokowi
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA - Pengusaha menilai ancaman boikot produk dari daerah pendudukan Israel oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mempengaruhi dunia usaha. Pasalnya, nilai perdagangan Indonesia dengan Israel relatif kecil dan dianggap tidak banyak membawa dampak bagi pengusaha.

"Pengaruhnya kecil, tidak signifikan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani melalui pesan singkat kepada Katadata, Selasa (8/3). (Baca: Ekonomi Dunia Rentan, Pemerintah Diminta Jaga Iklim Investasi)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke Israel sepanjang tahun lalu sebesar US$ 116 juta. Nilai impornya sebesar US$ 77 juta. Sementara nilai total ekspor Indonesia tahun lalu mencapai US$ 150 miliar, dan impornya US$ 143 miliar. Meski kecil, perdagangan Indonesia-Israel masih surplus.

Menurut Haryadi, rencana boikot Israel yang akan dilakukan pemerintah tidak akan berlanjut pada negara lainnya. Pasalnya, selama ini pemerintah tidak akrab dengan kebijakan penolakan pembelian maupun pengiriman barang dagang dari dan ke negara lain semacam ini.

Advertisement

Bahkan dengan dua negara mitra dagang Indonesia yang sering mengalami pasang surut seperti Malaysia dan Australia pun, langkah pemboikotan tak lazim dilakukan pemerintah. "Apalagi kalau nilai neraca perdagangannya besar tidak mungkin akan saling boikot," ujar Hariyadi.

Langkah boikot terhadap produk Israel ini diserukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) kemarin. Jokowi menyatakan telah merasakan dukungan penuh dan solidaritas dunia Islam terhadap Palestina dan menghentikan penjajahan yang dilakukan Israel.

“Terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, melalui sejumlah langkah konkret,” kata Jokowi dalam pidatonya. (Baca: Negosiasi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa Akan Rampung Tahun Ini)

Ada lima langkah yang dimaksud Jokowi. Salah satunya adalah penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Masih ada empat langkah yang dijelaskan Jokowi.

Pertama, penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Kedua, peningkatan tekanan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, serta penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel.

Ketiga, penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa dan menolak Israel mengubah status-quo serta demografi Al-Quds Al-Sharif. Keempat, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

KTT LB OKI yang kelima tersebut tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif berlangsung selama dua hari, pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta. Konferensi itu telah mengesahkan dua dokumen. Pertama, resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip serta komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Kedua, Jakarta Declaration, yang merupakan inisiatif Indonesia. (Baca: Jokowi Akan Putuskan Indonesia Gabung TPP Tiga Tahun Lagi)

Deklarasi ini memuat rencana aksi konret para pemimpin OKI dalam menyelesaikan isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait