Adhi Karya Ingin Jadi Operator LRT Bersama PT KAI

Adhi Karya menyatakan sudah lebih dulu menentukan wilayah selatan tol Jagorawi untuk jalur lintasan LRT, sebelum adanya proyek kereta cepat.
Maria Yuniar Ardhiati
18 Februari 2016, 15:57
Proyek LRT
Arief Kamaludin|KATADATA
Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangunan proyek LRT pada September 2015. (Arief Kamaludin | KATADATA).

KATADATA - PT Adhi Karya Tbk ternyata tidak puas hanya menjadi kontraktor proyek pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jabodetabek. Perusahaan konstruksi berstatus BUMN ini juga berminat menjadi operator yang mengoperasikan LRT itu. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator LRT Jabodetabek.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengaku, keinginan menjadi operator LRT itu sudah disampaikan kepada pemerintah. "Saat ini usulan tersebut sedang dibahas di level menteri," katanya seusai rapat pembahasan perkembangan proyek LRT Jabodetabek di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/2).

Ia menjelaskan, keinginan Adhi Karya menjadi operator agar bisa melakukan sinergi antara perannya saat ini sebagai kontraktor untuk pembangunan prasarana dengan operator yang menyediakan sarana dan pengoperasian LRT. Berdasarkan undang-undang, selama ini prasarana yang telah dibangun akan diambil alih pemerintah. Padahal, ada kewajiban untuk penyediaan dan investasi sarana kereta tersebut.

Karena itulah, Adhi Karya juga ingin menjadi operator LRT. "Bergabung sebagai bagian penyedia dan operasi sarana LRT Jabodetabek bersama-sama KAI," kata Kiswodarmawan. Untuk memuluskan rencana tersebut, Adhi Karya siap merogoh kocek minimal Rp 9 triliun yang setara dengan 30 persen dari total investasi proyek LRT sebesar Rp 30 triliun.

Sekadar informasi, pemerintah semula berencana menggelar lelang pada awal tahun ini untuk memilih operator yang akan mengelola LRT Jabodetabek. Namun, menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar PT KAI yang ditugaskan sebagai operator. “Jadi tidak bisa dilelang karena membutuhkan waktu yang panjang,” katanya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2015, Presiden menunjuk Adhi Karya sebagai kontraktor pembangunan proyek LRT. Kontraktor ini bertanggungjawab dalam pembangunan jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. 

(Baca: Proyek Kereta Ringan LRT Jabodetabek Terganjal Masalah Lahan)

Ada dua tahap pembangunan LRT yang dikerjakan Adhi Karya, dengan panjang 83,6 kilometer. Tahap pertama meliputi ruas Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas sepanjang 42,1 kilometer. Total biaya pembangunan tahap awal ini mencapai Rp 23,8 triliun. Sementara itu, pembangunan tahap kedua mencakup Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, serta Palmerah-Grogol sepanjang 41,5 kilometer.

Meski Jokowi sudah meresmikan pembangunan awal (groundbreaking) proyek LRT tahap I pada September tahun lalu, proses pembangunannya masih terhambat sejumlah masalah. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian masih memfinalisasi proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tumpang-tindih trase serta skema build, operate and transfer (BOT).

Kiswodarmawan mengungkapkan, Adhi Karya mengajukan analisis tersebut sejak Juni 2015. Saat ini, analisa itu sudah ada di meja Kementerian Perhubungan. (Baca: Penggantian Biaya LRT Dibayarkan Bertahap Mulai 2017)

Mengenai tumpang-tindih jalur, Adhi Karya menginginkan kawasan selatan Tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi (Jagorawi) dalam lintasannya. Namun proyek high speed train (HST) ternyata menginginkan wilayah yang sama.

Kiswodarmawan pun menyerahkan keputusan persoalan tumpang-tindih trase ini kepada Kementerian Perhubungan. “Kementerian Perhubungan yang berwenang menetapkan trase,” ujarnya. Adhi Karya mengklaim sudah lebih dulu menentukan wilayah selatan tol itu untuk jalur LRT sebelum adanya proyek kereta cepat. (Galeri Foto: Proyek LRT Resmi Dimulai)

Ia mengaku mendengar informasi bahwa PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) ingin membebaskan lahan pengganti untuk bisa ditempati LRT. “Saya dengar begitu, tapi saya tidak ikut rapat koordinasi. Benar atau tidak, saya tidak tahu,” katanya. Ia berharap persoalan tumpang-tindih lahan ini selesai dalam waktu satu bulan.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait